Nekat Mudik, Jangan Harap Bisa Tiba Kampung Halaman

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan untuk larangan mudik Lebaran 2021. Bagi masyarakat yang nekat melakukan mudik, nantinya akan dipaksa putar balik.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, Selasa (27/4/2021).

Dalam penjelasannya, Henggar menegaskan tiga skenario pokok menangani larangan mudik Lebaran tahun ini. Di antaranya, menangani di masa prapelarangan, masa pelarangan, dan perlakuan pemudik yang sudah dini tiba di kampung halaman.

“Ini untuk mengatasi masyarakat yang melakukan berbagai cara untuk bisa mudik ke kampung halaman,” kata Henggar ditemui halosemarang.id usai dialog “Tidak Mudik Untuk Keselamatan Bersama” yang disiarkan Radio MNC TRIJAYA di Ruang Petra Hotel Noormans Semarang.

Henggar menyebutkan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghalau pemudik yang melewati jalur-jalur tikus perbatasan.

“Jika menggunakan jalan darat biasanya menggunakan jalur-jalur tikus yang potensinya memang akan dilalui dua tempat akan kami maksimalkan pengetatan di pintu masuk dari Jawa Barat. Kalau tidak salah melewati Ciledug dan Bojongsari,” sebutnya.

Menurutnya, penyekatan yang dilakukannya dapat mencegat pemudik bandel. Jikapun tidak terjaring di pintu perbatasan, selanjutnya akan dapat terjaring di posko yang terdapat di kabupaten/kota.

“Sebagai contoh, Banyumas-Purbalingga itu nanti ada penyekatan, nanti selanjutnya Banyumas-Banjarnegara ada penyekatan lagi,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Henggar, bagi masyarakat yang memiliki rencana mudik harus berpikir berkali lipat melakukannya.

“Daripada repot-repot disuruh putar balik mending dari sekarang memikirkan untuk tidak mudik,” imbuh Henggar.

Menurutnya, skenario untuk penanganan masyarakat yang terlanjur mudik sudah disiapkan, selanjutnya program Jogo Tonggo akan diterapkan. Dari Jogo Tonggo akan diketahui pergerakan masyarakat setiap harinya.

“Juga dapat mengetahui berapa jumlah pertambahan penduduk di satu desa/kelurahan. Sehingga itu akan kelihatan riil. Berbeda dengan saat perjalanan, sulit dipantau,” ujarnya.

Dirinya optimistis pada masa mudik Lebaran kali ini dapat ditangani dengan maksimal. Sebagai tujuan pemerintah menekan laju penularan Covid-19 di Tanah Air.

“Kami yakin mudah-mudahan tidak sampai satu juta pemudik. Tujuan pemerintah sampai dan untuk keselamatan bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, pengetatan mudik Lebaran tahun ini harus dilakukan. Pihaknya mendukung sepenuhnya tujuan pemerintah untuk menurunkan penyebaran virus asal Wuhan Tiongkok ini.

“Implementasi dari pengetatan mudik Lebaran tahun ini harus dilaksanakan,” katanya.

Terkait masalah penanganan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, tambah Ferry, DPRD secara terbuka akan mendorong kebutuhan anggaran refokusing.

“DPRD memahami betul, jika tidak ada anggaran maka akan terhambat,” imbuh Ferry.

Menurutnya, kepentingan ekonomi dan kesehatan adalah sesuatu yang harus diperhatikan untuk diselamatkan.

Selain itu, momentum larangan mudik kali ini, Ferry mengajak masyarakat untuk mematuhi. Dengan tidak mudik, pengendalian pandemi Covid-19 akan mudah teratasi.

“Momentum yang besar mudik Lebaran ini menjadi pelajaran kita untuk menurunkan angka Covid-19 dengan larangan pemerintah untuk tidak mudik,” tutupnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.