in

Nasib Tragis Pedagang Kuliner Sekitar Lawang Sewu, Kena Gusur Tanpa Tali Asih

PKL Jalan Simpang di sekitar objek wisata Lawang Sewu Semarang sudah banyak yang menutup kiosnya karena akan digusur.

HALO SEMARANG – Pedagang kaki lima (PKL) kuliner di sekitar objek wisata Lawang Sewu Semarang, terutama PKL Jalan Simpang mulai resah, mendekati proses penggusuran guna penataan kawasan. Tidak tahu harus berbuat apa ketika nasib mereka berada di ujung tanduk. Sedangkan pemerintah sendiri dinilai tidak bijak dalam proses penggusuran kali ini. Pasalnya, solusi yang ditawarkan cenderung sepihak karena tanpa melibatkan aspirasi pedagang.

Terlebih bangunan PKL yang telah berdiri sejak 15 tahun silam itu hendak diratakan dengan tanah menggunakan alat berat, dan para pedagang tidak diberikan uang tali asih sepeser pun.

Salah satu PKL di Jalan Simpang, Kota Semarang, Emy Sulistiyati tampak pasrah dan belum tahu harus berbuat apa. “Kami sudah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) untuk rencana penggusuran ini,” ungkap pemiliki PKL Soto Seger Lawangsewu dan Ayam Penyet Pak Prapto, Kamis (23/6/2022).

“Pada 19 Mei 2022 lalu, seharusnya dilakukan pembongkaran. Tetapi sebelum tanggal itu, kami bersama paguyuban pedagang berupaya menemui Bu Lurah untuk meminta penundaan guna mencari tempat dulu. Akhirnya diperbolehkan,” katanya.

Mereka ditawarkan tempat relokasi di Pasar Sampangan Lantai 3, Pasar Wonodri Lantai 3, tepi Jalan Imam Bonjol, Jalan Tamrin dan Jalan Mataram. “Semua lokasi tersebut sudah kami survei dan tidak ada yang sesuai untuk jualan kami,” katanya.

Di Pasar Sampangan Lantai 3, lanjut Emy, kondisi fisik tempatnya memang baik karena belum lama selesai dibangun. “Lantai 3 Pasar Sampangan memang bersih banget. Saking bersihnya sampai tidak ada manusianya. Bahkan penjaganya di situ bilang ‘ibu orang yang keempat kalinya’ menempati Lantai 3 Pasar Sampangan ini, sebelumnya gagal semuanya’, gitu katanya,” ujarnya.

Pasar Wonodri Lantai 3 pun menurutnya tidak representatif untuk bisnis kuliner. Sedangkan trotoar Jalan Imam Bonjol, trotoar Jalan Thamrin, dalam kondisi tidak ada bangunan atau fasilitas PKL. “Kalau di situ, kami diminta menata meja bongkar pasang. Diperbolehkan jualan mulai pukul 16.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB saja,” ujar dia.

Dia menyayangkan, solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Semarang ini sama sekali tidak menyentuh bagaimana menjaga agar iklim ekonomi yang telah terbangun sebagai satu paket kesatuan dengan wisata Lawang Sewu dan kawasan ekonomi sekitar.

“Kami berharap, pertama, konsep penataan PKL Jalan Simpang ini sebagai satu kesatuan atau tempat kulinernya wisata Lawang Sewu Semarang. Artinya, hanya butuh ditata sedemikian rupa agar rapi, bukan dipindah ke tempat yang sangat jauh,” tegasnya.

Mewakili paguyuban pedagang, dia berharap, penataan PKL oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara membuatkan mini shelter PKL yang lokasinya tetap berada di sekitar Lawang Sewu.

“Kami setuju dengan penataan yang dilakukan pemerintah, kami tidak menolak pembangun. Tapi solusi untuk PKL ini ya harus jelas dong,” kata dia.

Menurutnya, pedagang selama ini tidak pernah dilibatkan mengenai rencana solusi tempat relokasi. Tiba-tiba akan dipindah di tempat terpisah. Padahal secara status, lanjut Emy, sebanyak 13 PKL di Jalan Simpang ini bukan PKL liar.

“Sebab, riwayatnya dahulu merupakan penataan PKL yang berasal dari Jalan Pemuda Semarang. Atas persetujuan pihak kelurahan dan May Bank. Lahan yang ditempati tersebut milik May Bank yang dihibahkan kepada pemerintah,” katanya.

Tidak Diberikan Tali Asih

Kedua, masih kata Emy, apabila terpaksa harus dipindah, maka 13 PKL ini harus mendapatkan uang tali asih agar bisa menyambung hidupnya lagi di tempat lain. Sebab, mereka merapikan tempat tersebut mengeluarkan biaya tidak sedikit.

“Pindah tempat pun membutuhkan biaya tidak sedikit. Bahkan ada juga di tempat sekarang ini yang mengontrak Rp 30 juta. Para PKL kebingungan, ini tidak ada tali asih sepeser pun. Tidak ada tawar menawar,” terangnya.

Kondisi sekarang ini, menurut Emy, iklim ekonomi PKL Jalan Simpang telah mulai hidup. “Misalnya, pelanggan kami dari tour travel pun sudah banyak. Mereka sering menghubungi kami untuk pesan jauh-jauh hari. Pesan soto dengan jumlah sekian, tanggal sekian,” katanya.

Lurah Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Dwi Ratna Nugraini saat dikonfirmasi mengatakan, memang itu program Pemkot Semarang untuk alihfungsi lahan di Jalan Simpang. “Pada Februari lalu, semua PKL telah dikumpulkan untuk diberitahukan bahwa akan ada alihfungsi,” katanya.

Sebab, kata Ratna, keberadaan PKL tersebut berada di atas saluran. Artinya, tidak diperbolehkan karena melanggar Peraturan Daerah (Perda). “Bangunan mereka juga permanen, seharusnya tidak boleh permanen. Dari situ, sebetulnya sudah menyalahi aturan. Nah, ini mau alihfungsikan menjadi trotoar dan taman,” katanya.

Pihaknya bersama kecamatan, mengaku telah melakukan sosialisasi dan memberikan alternatif pilihan tempat untuk para pedagang. “Mei lalu seharusnya sudah bersih. Kami juga telah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Tapi mereka minta mundur hingga Agustus. Kami dan kecamatan meng-ACC permohonan penundaan itu. Mereka sendiri yang minta dan Agustus harus sudah bersih,” katanya.

Ditanya apakah solusi tersebut sudah tidak bisa ditawar? Sebab, pedagang sebetulnya tidak menolak pembangunan pemerintah, hanya saja solusi yang ditawarkan dinilai belum tepat, Ratna mengaku tidak bisa masuk di wilayah itu.

“Kewenangan saya hanya sampai di situ saja (sosialisasi), di luar itu sudah bukan kewenangan kami lagi,” katanya.
Penataan PKL tersebut di bawah kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sedangkan untuk pembangunan di bawah Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang.

“Untuk lokasi pemindahan itu pun atas rekomendasi Dinas Perdagangan Kota Semarang. Jadi ini bukan keputusan sepihak dari keluarahan atau kecamatan, bukan. Sudah melalui rapat semua Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” katanya.(HS)

Revitalisasi Kampung Melayu Ditarget Selesai Agustus 2022

Peringati Hari Bhayangkara ke-76, Polres Kendal Santuni Keluarga Anggota yang Meninggal