Myanmar Kian Mencekam, 217 Warga Ditahan, Kabel Internet Diputus, Jurnalis Ditahan, dan Warga Diawasi

Foto : Tangkapan Layar akun Twitter

 

HALO SEMARANG – Junta militer Myanmar kian keras dalam menghadapi rakyatnya. Setelah memenjarakan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer 1 Februari lalu dan melakukan kekerasan pada pengunjuk rasa, kini militer menutup keran-keran demokrasi.

Untuk menghambat penyaluran informasi ke luar Myanmar oleh pengunjuk rasa, militer membatasi akses internet. Penduduk beberapa kota, termasuk Dawei di selatan, bahkan melaporkan sama sekali tidak ada mengakses internet.

Kantor Berita swasta Tachilek di timur laut, menerbitkan foto-foto pekerja yang memotong kabel, yang dikatakan sebagai sambungan serat optik dengan negara tetangga Thailand.

Walaupun belum ada konfirmasi akibat dari pemotongan kabel tersebut, namun informasi apapun di dalam negeri Myanmar menjadi semakin sulit untuk diverifikasi.

Termasuk ketika ada tambahan data korban tewas, dalam konflik diktator militer dengan rakyat tersebut.

Bukan hanya internet, militer juga menangkapi lebih dari 35 jurnalis. Menurut kantor hak asasi manusia PBB di Jenewa, Selasa kemarin, dari 35 jurnalis yang ditangkap, 19 orang masih ditahan.

Militer juga terus melakukan kekerasan kepada rakyat Myanmar, terutama pada para pengunjuk rasa penentang kudeta.

Jumlah total orang yang terdokumentasi tewas, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, mencapai 217 orang. Tetapi kemungkinan jumlah yang tidak terdata bisa jauh lebih banyak.

Dalam bidang ekonomi, perekonomian Myanmar sebenarnya sudah terseok-seok akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya kudeta dan kerusuhan, dipastikan ekonomi Negara itu bakal makin terpuruk.

Badan pangan PBB, memperingatkan bahwa minggu ini terjadi kenaikan harga makanan dan bahan bakar di seluruh negeri. Hal ini membuat keluarga miskin di wilayah itu, makin kesulitan untuk memberi makan diri mereka sendiri.

“Apa pun yang terjadi di Myanmar dalam beberapa bulan mendatang, ekonomi akan runtuh, menyebabkan puluhan juta orang dalam kesulitan dan membutuhkan perlindungan segera,” kata sejarawan dan penulis Thant Myint-U di Twitter.

Sementara itu para pengunjuk rasa di Myanmar, saat ini juga menghadapi kekhawatiran bakal dilacak dengan teknologi pengenalan wajah. Kelompok hak asasi manusia mengatakan, penggunaan kecerdasan buatan untuk memeriksa pergerakan warga negara, menimbulkan “ancaman serius” bagi kebebasan mereka. Apakagi kemudian ratusan CCTV telah dipasang, sebagai bagian dari upaya untuk membasmi perbedaan pendapat dan memperkuat kekuasaan.

Human Rights Watch telah menyatakan “keprihatinan yang meningkat” atas kamera yang dipersenjatai dengan teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memindai wajah dan pelat nomor kendaraan di tempat umum, dan memperingatkan pihak berwenang tentang mereka yang ada dalam daftar orang yang dicari.

“Bahkan sebelum protes, CCTV menjadi perhatian kami, jadi kami akan mencoba dan menghindarinya – dengan mengambil rute berbeda untuk pulang, misalnya,” kata Win Pe Myaing, seorang pengunjuk rasa di Yangon, kepada Thomson Reuters Foundation.

“Kami yakin polisi dan militer menggunakan sistem untuk melacak demonstrasi dan protes. Ini seperti kediktatoran digital – rezim menggunakan teknologi untuk melacak dan menangkap warga, dan itu berbahaya,” katanya.

Meskipun tidak ada penangkapan yang dapat dikaitkan dengan teknologi pengenalan wajah karena kurangnya transparansi, beberapa warga menutupi kamera, kata aktivis Debbie Stothard.

“Ada kekhawatiran yang sangat serius tentang bagaimana junta militer menggunakan teknologi digital,” kata Stothard, pendiri Jaringan Asean Alternatif di Burma.

Sementara itu seperti diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan ucapan dukacita dan simpati yang mendalam, terhadap korban dan keluarga korban dari aksi penggunaan kekerasan, yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan tersebut segera dihentikan.

Presiden juga menegaskan, Indonesia agar segera dilakukan dialog dan rekonsiliasi, untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di negara tersebut.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN, yang membahas krisis di Myanmar,” tegas Presiden. – (Berbagai Sumber, HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.