Munawir: Masyarakat Perlu Tahu Produk Hukum Apa Yang Telah Disusun DPRD Kendal

Ketua Komisi A DPRD Kendal, Munawir saat sosialisasi Raperda di Aula Kecamatan Rowosari, Senin (14/12/2020).

 

HALO KENDAL – Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dengan gencar melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal.

Munawir selaku Ketua Komisi A DPRD Kendal mengatakan, produk hukum yang disosialisasikan, sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Pasalnya produk hukum daerah tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat.

“Karena kondisi di wilayah Kendal masih dalam kondisi pandemi, maka kami hanya mengundang 40 orang tokoh masyarakat dan pemuda saja dalam sosialisasi ini. Harapan kami dengan sosialisasi, masyarakat bisa mengetahui produk hukum apa saja yang telah disusun dan disahkan oleh DPRD Kendal,” terangnya saat sosialisasi Raperda di Aula Kecamatan Rowosari, Senin (14/12/2020).

- Advertisement -

Dalam sosialisasi Munawir mengangkat dua Raperda, yakni Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkab Kendal dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

“Dua Perda itulah yang diangkat oleh Komisi A,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dikatakan, melalui Perda Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal ini diatur, bahwa pemberdayaan bantuan desa bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat desa. Menurutnya, bisa melalui pelatihan pembangunan desa, atau penggunaan dana desa lain yang fleksibel, namun dapat dipertanggung jawabkan.

“Untuk saat ini alokasi dana desa sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat. Jadi harus pintar memanfaatkan dana, karena sudah tidak seperti dulu. Karena harus dirampingkan dananya untuk penanganan Covid-19. Selain itu penggunaan anggaran juga harus ada pendampingan,” jelas Munawir.

Sebelumnya, Ketua Komisi B, Dian Alfat Muhammad menjelaskan, sosialisasi dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat mengetahui Raperda dan Perda apa saja yang sudah diperjuangkan eksekutif beserta legislatif di DPRD Kabupaten Kendal.

Empat Raperda yang telah disusun Komisi B tahun ini, yakni Raperda tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal, Raperda tentang Pesantren di Kabupaten Kendal, Raperda tentang Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat Terpadu, dan Raperda tentang tentang Kepemudaan di Kabupaten Kendal.

“Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan anggota DPRD, termasuk juga dapat memberikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan oleh Dian Alfat, bahwa Perda dibuat sebagai payung hukum supaya kebijakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan. Misalnya terkait upaya dari Komisi B pembangunan lapak-lapak untuk para pedagang korban kebakaran Pasar Weleri I.

Sehingga, dengan sosialisai ini, masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD. Karena sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi.

“Yang jelas, saya sangat bersyukur bisa datang langsung mensosialisasikan raperda dan perda kepada masyarakat. Sehingga masyatakat memahami tentang regulasi yang telah kami perjuangkan,” pungkas politisi muda PKB Kendal ini.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.