in

Mulai 1 Juli Urus SIM Harus Punya BPJS Kesehatan Aktif, Punya Tunggakan Bisa Angsur Pelunasan

Sumber : humas.polri.go.id

 

HALO SEMARANG – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, mulai 1 Juli 2024 mewajibkan masyarakat yang hendak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan aktif.

Untuk masyarakat yang masih punya tunggakan pembayaran, tetap bisa mengurus asalkan memenuhi sejumlah syarat, termasuk pelunasan tunggakan BPJS.

Hal itu disampaikan Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, terkait syarat baru untuk memperoleh SIM. Dia mengatakan kebijakan ini akan diuji coba hingga 30 September 2024.

Menurut Heru, pemohon SIM yang masih memiliki tunggakan BPJS, tetap bisa melanjutkan proses pengurusan, asalkan memenuhi syarat sejumlah syarat, termasuk melunasi tunggakan.

Bagi yang belum mampu melunasi secara penuh, tersedia opsi cicilan iuran melalui pendaftaran daring. Bukti pendaftaran dalam program cicilan, sudah cukup untuk memenuhi persyaratan.

“Kemudian bagi yang belum mampu melunasi, kami juga menyediakan fasilitas kemudahan melalui program cicilan iuran (pendaftaran melalui daring) dan bukti pendaftaran program cicilan iuran sudah cukup menjadi bukti,” ujar Heru, Jumat (7/7/2024), seperti dirilis humas.polri.go.id.

Status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat dicek melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa) di nomor 08118165165, atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Pemohon yang menunggak, bisa melampirkan bukti pelunasan tunggakan atau mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab).

Kewajiban memiliki BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023, yang merupakan perubahan atas peraturan tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Berikut bunyi aturan tersebut:

Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM meliputi:

  1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau elektronik,
  2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan KTP atau dokumen keimigrasian untuk WNA.
  3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi.
  4. Melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi bagi yang tidak mengikuti pendidikan resmi.
  5. Melampirkan fotokopi surat izin kerja dari kementerian terkait untuk WNA.
  6. Melakukan perekaman biometri (sidik jari, pengenalan wajah, retina mata).
  7. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan bukan pajak. (HS-08)

Serap Aspirasi Masyarakat, Polres Wonogiri Gelar Jumat Curhat

Berkoalisi di Gelaran Pilwalkot Semarang, Golkar dan PKS Siap Rangkul Partai Lain