Mualim: Penerapan PKM Perlu Ada Evaluasi Berkala

Foto ilustrasi: Proses pemeriksaan kendaraan luar kota dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Kota Semarang yang menimbulkan kemacetan di batas kota.

 

HALO SEMARANG – Kalangan DPRD Kota Semarang memuji langkah pemkot dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam upaya memutus matai rantai Covid-19.

Jika masyarakat patuh selama penerapan PKM, diyakini kasus Covid-19 di Kota Semarang akan semakin mereda.
Meski demikian, dalam penerapannya juga diperlukan evaluasi program.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim, meminta ada evaluasi secara berkala terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

- Advertisement -

Hingga hari keempat, menurutnya, pemeriksaan kesehatan ataupun kendaraan yang melintas di batas kota perlu ada kesiapan yang lebih matang. Mengingat, hal ini menyebabkan timbulnya kemacetan arus lalu lintas yang cukup panjang di batas kota.

“Memang langkah yang dilakukan tidak langsung serta merta kelihatan hasilnya. Pasti ada dampak-dampaknya. Mungkin juga masih banyak kekurangan. Pemerintah kalau bisa membentuk tim. Tim harus mengkaji hari pertama seperti apa, kedua seperti apa, setelah seminggu berjalan nanti dievaluasi,” terang Mualim, Kamis (30/4/2020).

Dia melanjutkan, pengecekan kesehatan di pintu masuk masih terkendala beberapa hal di antaranya tingkat kecepatan dari petugas dalam melakukan tes serta sarana dan prasarana.

Keterbatasan petugas yang melakukan pengecekan dan keterbatasan alat ukur suhu tubuh menjadi salah satu penyebab antrean kendaraan hingga pada ujungnya terjadi kemacetan.

Karena itu, Pemkot Semarang juga harus memetakan pos-pos mana saja yang perlu penambahan petugas serta alat ukur suhu tubuh.

“Dilihat tingkat kepadatan lalu lintasnya. Kalau banyak, petugasnya ditambah, alatnya juga ditambah. Sedangkan pos-pos yang arus lalu lintasnya tidak begitu padat, sebagian petugasnya bisa digeser membantu pos yang tingkat kepadatannya tinggi,” terangnya.

Selain itu, Mualim juga menyarankan Pemkot Semarang untuk menyediakan sedikit lahan parkir bagi para pengendara yang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di pos.

Sehingga, mereka tidak sembarangan memarkirkan kendaraan saat harus berhenti dan turun dari kendaraan menuju pos pantau.

“Jangan sampai ketika pengendara diminta berhenti di pos untuk diperiksa justru mereka malah parkir di jalan. Ini bisa menimbulkan kemacetan jika jumlah pengendara yang harus diperiksa banyak,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, pemeriksaan di wilayah perbatasan memang menjadi fokus utama petugas, mengingat setiap hari banyak kendaraan luar kota yang masuk ke Kota Semarang.

Hingga hari keempat penerapan PKM, pengecekan kesehatan masih terus berjalan. Sterilisasi kendaraan juga dilakukan sebelum kendaraan masuk ke Kota Semarang.

Diakuinya, hal ini memang berdampak adanya penumpukan kendaraan saat pemeriksaan, namun itu menjadi konsekuensi dari penerapan PKM.

“Masalah dampak lalu lintas macet bagian dari konsekuensi karena situasinya ini luar biasa dan bukan situasi normal,” ujarnya.

Sementara Kasatlantas Polrestabes Semarang, AKBP Yuswanto Ardi menambahkan, penyekatan yang dilakukan dalam rangka PKM ini memang menimbulkan konsekuensi kemacetan.

Namun, pihaknya semaksimal mungkin menurunkan personel di lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya pemeriksaan.

“Kemacetan memang konsekuensi dan tidak bisa dihindarkan. Namun, kami semaksimal mungkin untuk mengantisipasi dampak dengan menurunkan personel di lapangan,” paparnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.