Mualim Berharap PSBB Jawa-Bali Tak Ganggu Recovery Ekonomi

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim.

 

HALO SEMARANG – Keputusan pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali, membuat beberapa kalangan mengkhawatirkan dampaknya pada perekonomian.

Kekhawatiran ini nampak begitu wajar mengingat saat pertama kali muncul kasus covid-19, berbagai pembatasan yang diberlakukan langsung membuat sektor ekonomi terpuruk.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim berharap, kebijakan PSBB Jawa-Bali 11 sampai 25 Januari 2021 tidak memupus harapan warga yang sedang mulai bangkit akibat dampak pandemi.

“Ya setidaknya kebijakan ini jangan sampai memupus apa yang sudah diupayakan bangkit oleh Pemerintah Kota Semarang seperti dari sisi perekonomian, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Jadi jangan digebyah uyah,” ujar Mualim di kantornya pada Kamis (7/1/20201).

Mualim menilai upaya Pemkot Semarang yang memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan membatasi kegiatan sekaligus membuka ruang interaksi ekonomi cukup ampuh dalam meredam penularam covid-19. Sekaligus perlahan-lahan membangkitkan perekonomian.

“Selama ini Pemkot Semarang sudah menjalankan PKM. Kalau dari evaluasi PKM dianggap efektif ya jalankan saja PKM. Akan tetapi mungkin pengawasannya diperketat agar pelaksanaan protokol kesehatan yang selama ini telah berjalan, kembali dilaksanakan secara disiplin,” jelas Mualim.

Mualim berharap pemerintah memahami kultur warga di kawasan Semarang Raya, yang melakukan pembangunan berbasis keguyuban warga.

“Tapi saya mengharapkan Pemerintah Pusat harus memahami, semisal seperti daerah Semarang Raya ini kan kultur masyarakatnya, baik kultur sosial atau ekonominya berakar dari keguyuban. Harapann kami kalau memang ada hal yang bersifat urgent, PKM saja tidak perlu PSBB yang ketat. Karena tetap kalau PSBB itu yang dikorbankan perekonomian. Dulu waktu PKM yang pertama perekonomian kita teruruk sangat dalam,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah resmi menerapkan pembatasan aktivitas sosial di wilayah Jawa-Bali, yang disebut sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM ini dipilih pemerintah dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang selama ini lebih dikenal dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

PSBB ialah istilah yang digunakan pemerintah sejak 10 April 2020 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia. PSBB merupakan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.