in

Monitoring Percepatan Pencegahan Korupsi di Pemda, KPK Sambangi Kantor Pemkab Kendal

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Sri Kuncoro Hadi dan Bupati Kendal Dico M Ganinduto, saat memaparkan hasil monitoring.

HALO KENDAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. MCP merupakan indikator untuk percepatan pencegahan korupsi di pemerintah daerah (pemda).

Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi dilakukan di Ruang Paringgitan Setda Kendal, dihadiri Bupati Kendal beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat Pemkab Kendal.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Sri Kuncoro Hadi mengatakan, kedatangannya di Pemda Kendal terkait program MCP dan pemantauan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

“Tujuannya untuk mendorong Pemerintah Daerah Kendal untuk meningkatkan indikator MCP. Jadi fungsinya sebagai pencegahan korupsi,” ujarnya belum lama ini.

Sri Kuncoro menjelaskan, pencapaian MCP Pemda Kendal pada triwulan kedua tahun 2024 dinilai masih baik, yakni dengan nilai 91. Namun mengalami penurunan, dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal itu masih dimaklumi karena banyak kesibukan.

“Harapannya pencapaian MCP terus ditingkatkan, seperti fungsi pencegahan, kemudian manajemen ASN dan juga pelayanan publiknya, supaya lebih ditingkatkan,” katanya.

Sementara Bupati Kendal Dico M Ganinduto merasa bersyukur dengan pencapaian MCP di Kendal yang dinilai masih baik. Dikatakan, Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami peningkatan, dari 71 menjadi 74, bahkan posisi Kendal di atas rata-rata Jawa Tengah.

“Pemerintah Kabupaten Kendal bisa memenuhi sub indikator yang diberikan oleh MCP KPK, meski ada beberapa indikator yang belum bisa dipenuhi, karena kewenangannya bukan pada Pemerintahan Kendal,” ujarnya.

“Contohnya, untuk tenaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang masih kurang. Kami sudah mengajukan ke Kemenpan RB, namun formasi tersebut pada tahun 2022 dan 2023 tidak dibuka,” imbuh Bupati.

Prinsipnya, Pemkab Kendal ingin memenuhi semua indikator dari MCP KPK dan memastikan setelah semua indikator tersebut terpenuhi benar-benar terimplementasikan di seluruh OPD. Dengan demikian akan berdampak pada Pemkab Kendal. (HS-06)

 

Berikan Kontribusi Carbon Offset 3,2 Juta Kilogram, Bukti Nyata Generali Indonesia pada Keberlanjutan

Pastikan Korban Tertangani, Pj Gubernur Jateng Cek Langsung Masyarakat Terdampak Gempa Batang