in

Merebaknya Angkutan Plat Hitam Menggeser Angkutan Resmi Plat Kuning

Ilustrasi angkutan umum plat hitam.

 

HALO SEMARANG – Di bisnis transportasi, saat ini ada fenomena makin maraknya angkutan umum plat hitam (mobil pribadi) semenjak diberlakukannya larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di saat angkutan umum resmi (plat kuning) tidak boleh beroperasi, angkutan umum plat hitam mengambil alih sejumlah penumpang masih melakukan perjalanan antar-kota.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan, keberadaan angkutan umum plat hitam di Indonesia disebabkan karena adanya kebutuhan antara pemilik kendaraan dan penumpang yang tinggi.

“Peluang beroperasinya angkutan umum plat hitam, berkembang pesat di saat pandemi. Apalagi angkutan umum legal, seperti Bus AKDP dan Bus AKAP tidak dapat beroperasi karena ada penyekatan di sejumlah ruas jalan di daerah. Belum lagi ditambah ada perlindungan dari oknum aparat hukum bekerja sama dengan perantara atau makelar, turut menambah semakin tumbuh subur angkutan umum plat hitam,” ungkap Djoko dalam keterangan resminya yang diterima halosemarang.id, Sabtu (31/7/2021).

Menurutnya, angkutan umum plat hitam di banyak daerah telah menggeser trayek sejumlah bus antar-kota dalam provinsi (AKDP) dan antar-kota antar provinsi (AKAP).

“Seperti di Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Bahkan, di sejumlah daerah, Bus AKDP tinggal menunggu waktu saja tidak dapat beroperasi lagi,” ujarnya.

Dikatakan, para pengusaha angkutan umum plat hitam, makelar, oknum aparat melihat adanya keterbatasan pengawasan dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang hanya bisa menertibkan angkutan di dalam terminal.

“Angkutan umum plat hitam beroperasi di luar terminal. Masyarakat yang mau ke terminal inginnya praktis, tanpa harus jalan jauh di dalam terminal, akhirnya menggunakan jasa angkutan umum plat hitam, walaupun konsumen tahu minim perlindungan,” katanya.

Djoko menyebutkan, dalam melancarkan aksinya, angkutan umum plat hitam saat ini telah memiliki jaringan atau semacam komunitas yang bekerja sama dengan makelar atau agen. Para pemilik angkutan umum plat hitam tersebut dikenai biaya bulanan sebagai syarat administrasi.

“Pemasaran melalui daring (online) dalam suatu komunitas secara online/via medsos. Diberikan tanda berupa stiker untuk memberikan tanda bergabung dalam komunitas yang berfungsi untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan menjamin operasional di lapangan oleh oknum atau pengurus,” ucapnya.

Baginya, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di daerah dapat menjalin komunikasi dengan para pengusaha angkutan umum pelat hitam di daerah.

“Dapat melakukan pembinaan dan ada kegiatan sosialisasi peraturan perizinan angkutan umum. Peraturan tentang perizinan angkutan umum disederhanakan, sehingga mudah dimengerti para pengusaha angkutan umum di daerah,” paparnya.

Ia menyampaikan, tidak sebatas pembinaan saja, namun penegakkan hukum perlu dilakukan. Hal itu tak lain sebagai upaya untuk memberikan efek jera jika ditemukan pelanggaran.

“Penegakan hukum tetap dilakukan jika masih ada yang melanggar dan merupakan upaya akhir setelah semua proses di atas dilakukan. Sesungguhnya, para pengusaha angkutan umum plat hitam mau melegalkan, cuma mereka kurang tahu caranya,” imbuhnya.

Terdapat satu faktor penting untuk meningkatkan kembali gairah layanan angkutan umum resmi. Yakni, dibutuhkan komitmen pihak aparat untuk tidak menjadi backing. Dengan cara tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat mengantisipasi kemunduran layanan angkutan umum di daerah.

“Yang penting sekarang adalah komitmen dari pihak-pihak tertentu untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum ilegal untuk menjadi legal,” tandas Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang.(HS)

Share This

Kebakaran di Pasar Banjardowo, 7 Kios PKL Hangus Terbakar

Mahasiswa Unsoed Ciptakan Yoghurt Jamu untuk Suplemen Peningkat Imun Pasien Covid-19