Menurut Para Ekonom, Jika RUU Cipta Kerja Tidak Disahkan, Empat Hal Ini Bisa Terjadi

Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Samsul Arifin saat berbicara dalam diskusi virtual bertajuk ‘Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi’, Selasa (1/9/2020).

 

HALO SEMARANG – Empat permasalahan nyata bakal terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan. Keempat hal tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Samsul Arifin menyatakan, terdapat empat permasalahan akan muncul apabila RUU Cipta Kerja ini tidak segera disahkan.

Permasalan itu, di antaranya lapangan kerja, daya saing pekerja rendah, penambahan jumlah penduduk menganggur, dan ekonomi secara keseluruhan.

“Jika RUU Cipta Kerja ini tidak segera diberlakukan, ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi. Lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif. Daya saing pekerja kita akan relatif lebih rendah. Jumlah penduduk yang menganggur akan bertambah dan Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap,” katanya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi’, Selasa (1/9/2020).

Menurut Samsul Arifin, ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada tahun 2045, dan ini harus dilakukan dengan langkah kecil yang strategis.

Di mana, regulasi dan perizinan harus diharmonisasi dan disimplifikasi, serta investasi yang berkualitas juga harus diciptakan.

Hal ini beriringan dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Hal itu harus dicapai pada tahun 2024. Kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung pengembangan dunia usaha, tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi ke depan,” katanya.

Perubahan perspektif investor dalam memilah target investasi pasca Covid-19, juga harus direspons dengan tepat. Regulasi untuk mempermudah investasi masuk, adalah magnet yang diperlukan untuk menarik investasi kembali masuk ke Indonesia.

“Pola tata kerja perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pasca Covid-19 ini. Dunia semakin berkembang, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi yang bertele-tele, kita pasti akan ketinggalan,” kata Samsul.

Hingga saat ini, pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan mengenai beleid RUU Cipta Kerja. Berbagai masukkan dari elemen-elemen seperti serikat pekerja dan pengusaha, juga coba terus diakomodasi agar RUU ini. Tujuannya agar bisa segera disahkan dan efeknya bisa terasa segera setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Sementara Ekonom Universitas Muria Kudus, Mamik Indriyani menilai, regulasi yang menghambat kemajuan UMKM dan koperasi harus segera dihilangkan. Untuk menghilangkan regulasi yang menghambat, diharapkan bisa diakomodasi oleh RUU Cipta Kerja.

“Secara konsep saya mengusulkan untuk RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi kepentingan UMKM dan Koperasi,” ujar Mamik.

Dirinya menambahkan, regulasi daerah kerap kali menjadi penghambat bagi UMKM dan Koperasi. Untuk itu, harus ada terobosan yang bisa menghilangkan hambatan-hambatan regulasi tersebut.

“Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan tentunya akan membawa perubahan,” katanya.

Di era globalisasi saat ini, lanjutnya, negara tidak boleh menghambat masuknya investasi. Karena, jika investasi terhambat akan berdampak besar terhadap perkembangan usaha, baik kecil, menengah, sampai besar.

“Negara tidak boleh kaku, harus lentur dan adaptif menghadapi dunia kerja. Makanya harus ada penghilangan regulasi-regulasi yang menghambat,” kata Mamik.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.