in

Menteri PANRB Usulkan Pemecatan PNS yang Tersangkut Jual Beli Vaksin Covid-19

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mengusulkan pemecatan pegawai negeri sipil (PNS), yang tersangkut jual beli vaksin secara ilegal di wilayah Sumatra Utara, jika di pengadilan memang terbukti bersalah.

Ketiga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah dilakukan pemeriksaan.

“PNS tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal, jika terbukti bersalah. Mereka saya usulkan dipecat,” kata dia, di Jakarta, Sabtu (22/05) seperti dirilis Setkab.go.id.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jika terbukti bersalah, PNS yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Sambil menunggu proses hukum selesai, PNS dimaksud dapat diberhentikan sementara sebagai PNS.

Tjahjo berharap agar penegakan hukum yang tegas bagi ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dapat menimbulkan efek jera. “Kita harus tegas penegakan aturan ASN agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan,” tambahnya.

Menteri PANRB juga menyesalkan adanya oknum ASN yang mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi di tengah pandemi. “Vaksinasi Covid-19 adalah program nasional yang harus kita dukung. ASN harus menjadi contoh bukan bersikap sebaliknya,” tegasnya.

Lebih jauh Tjahjo menekankan agar para ASN bertindak dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang merugikan masyarakat ini, Kementerian PANRB akan segera berkirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait, untuk dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selama proses hukum berlangsung yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS.

Sementara itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, memastikan ASN di dinkes yang ditangkap karena menjual vaksin Covid-19 secara ilegal, jika memang terbukti bersalah akan dipecat sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan jual-beli vaksin Covid-19 secara ilegal di Medan. Mereka adalah SW selaku pemberi suap, IW dokter di Lapas Tanjung Gusta, dan KS dokter di Dinkes Sumut selaku penerima suap, serta SH staf di Dinkes Sumut.

Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menyampaikan, pengungkapan ini bermula dari informasi yang diterima polisi, tentang adanya jual beli vaksin Covid-19 di masyarakat.

Di mana vaksinasi dilakukan dengan imbalan tertentu, kepada kelompok masyarakat yang seharusnya belum menerima.

“Karena itu Polda Sumut, secara terpadu melakukan penyelidikan. Pada Selasa (18/5) tim menemukan adanya kegiatan vaksin di sebuah perumahan,” kata dia, seperti dirilis Tribratanews.sumut.polri.go.id, Jumat (21/5/2021).

Panca menjelaskan, pemberian vaksin tersebut dikoordiniasi oleh SW yang merupakan agen properti, bekerja sama dengan IW dan KS. Sebelumnya, kepada penerima vaksin diminta biaya berupa uang Rp 250 ribu.

Selanjutnya dari pendalaman dan pemeriksaan yang dilakukan polisi, modus operandinya SW berkoordinasi dengan IW dan KS. Seharusnya, kata Kapolda, vaksin tersebut diberikan kepada petugas publik dan napi di Lapas Tanjung Gusta. “Tetapi vaksin itu diberikan kepada masyarakat yang membayar,” jelasnya.

Total uang yang sudah mereka terima selama 15 kali vaksinasi tersebut, kata Panca mencapai Rp 271.250.000. Adapun fee yang diberikan kepada SW dari hasil kegiatan tersebut sebesar Rp 32.550.000.

Oleh karena itu, terhadap SW selaku pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan/atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Kemudian untuk IW dan KS selaku penerima suap, dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001.

Selanjutnya dijuntokan dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Terhadap tersangka SH, Panca mengatakan yang bersangkutan berperan memberikan vaksin kepada IW, tanpa melewati prosedur yang seharusnya. Kepadanya akan dikenakan Pasal 372 dan 374 KUHP, yang bila memungkinkan akan dijerat dengan pasal tindak korupsi.

“Barang bukti yang kami sita adalah 13 botol vaksin sinovac, di mana 4 botol sudah kosong. Saat ini sisanya kami amankan untuk menjaga kualitas agar dapat digunakan kembali kepada yang berhak,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama SW mengaku awalnya teman-temannya mencari dirinya untuk mendapatkan vaksin, sehingga dia menjembataninya.

“Setelah itu teman-teman mengumpulkan dana, baru saya serahkan kepada dokter baik tunai dan non tunai. Lalu diberikan kepada saya uang minyak dan capek, tapi saya tidak minta,” katanya.

Begitu juga IW membenarkan dirinya menerima aliran dana. Vaksin itu didapatkan dari Dinas Kesehatan langsung menghadap SH. (HS-08)

Di KTT Kesehatan Global, Presiden Dorong Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Vaksin

BPBD Jatim Saluran Bantuan Logistik Warga Terdampak Gempa  M5,9