in

Menteri PANRB Minta Instansi Pemerintah Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, meminta instansi pemerintah di seluruh Indonesia, untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Penggunaan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat protokol kesehatan.

Permintaaan Tjahjo Kumolo tersebut, disampaikannya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang ditandatangani 6 September.

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah, agar menggunakan platform PeduliLindungi untuk melakukan pemeriksaan (skrining), terhadap semua pegawai dan pengunjung, yang masuk ke lingkungan instansinya,” kata dia seperti dirilis Setkab.go,id.

PPK juga diminta untuk menerapkan scan QR Code yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, untuk memeriksa dan memantau jumlah pegawai serta pengunjung dalam kantor.

Adapun QR Code tersebut diperoleh sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, instansi pemerintah juga diminta untuk memperkuat peran crisis center Covid-19.

Sementara untuk sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap berpedoman pada SE Menteri PANRB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru dan SE Menteri PANRB Nomor 19/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama PPKM pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dalam SE tersebut sudah diatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau di rumah.  Dalam SE 21/2021 juga diatur mengenai perjalanan dinas di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka mencapai sasaran dan/atau target kinerja.

Tjahjo meminta agar perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya.

“Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja,” tegasnya.

Pegawai ASN juga harus memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas.

Selain itu, pegawai yang melakukan perjalanan dinas diminta mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan, serta menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

Lebih lanjut, Menteri PANRB juga mengimbau agar seluruh penyelenggaraan rapat dan kegiatan tatap muka, baik di dalam maupun di luar kantor, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, bila penyelenggaraan rapat maupun kegiatan tatap muka harus dilakukan, maka jaga jarak aman peserta, penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan skrining yang tersinkronisasi dengan platform PeduliLindungi wajib dilakukan oleh instansi tersebut. (HS-08)

Share This

UU P2 APBN 2020 Bentuk Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pemerintah

Perkosa Wanita Yang Baru Dikenal, Seorang Satpam Di Bandungan Ditangkap Polisi