HALO SEMARANG – Indonesia dan Singapura, saat ini telah memiliki perjanjian ekstradisi, yang akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan di kedua negara, sekaligus menciptakan efek gentar.
Perjanjian ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam, di Bintan, Kepulauan Riau.
Penandatanganan disaksikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Selasa (25/01/2022).
Menkumham RI Yasonna H Laoly, mengatakan perjanjian tersebut telah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.
“Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” ujar Yasonna, seperti dirilis Setkab.go.id, Rabu (26/01/2022).
Menkumham menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang, yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.
“Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujarnya.
Selain itu, sambung Yasonna, dengan adanya Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.
Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.
Adapun antara Indonesia dan Singapura telah terikat dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara negara anggota ASEAN tahun 2008.
“Apabila kedua negara dapat dengan segera meratifikasi Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani maka lembaga penegak hukum kedua negara dapat memanfaatkan Perjanjian Ekstradisi ini dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi dan terorisme,” tandasnya. (HS-08)
