in

Menkominfo Gandeng Polri dan Bank Indonesia Berantas Pinjaman Online Ilegal

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam acara Forum Ekonomi Digital II “Financial Technology dan Pinjaman Online” yang dilaksanakan secara hibrida dari Jakarta, Rabu (29/9/2021). (Foto: kominfo.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Bank Indonesia telah membuat komitmen memberantas platform pinjaman online ilegal di Indonesia. Menkominfo juga melakukan patroli siber (cyber patrol) untuk penanganan tindak kriminal yang merugikan masyarakat itu.

Komitmen memberantas pinjol tak hanya melibatkan Polri dan BI. Kementerian juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Kemenkop UKM) sebagai respon adanya fintech pinjol, yaitu pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

“Jadi, sudah ada MoU di antara lembaga-lembaga tersebut. Ini untuk merespon agar fintech (pinjol) kita berkembang dengan baik. Sesuai tugas dan amanat yang diberikan melalui Undang-Undang, Kemenkominfo akan melaksanakan lima peran,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam acara Forum Ekonomi Digital II “Financial Technology dan Pinjaman Online” yang dilaksanakan secara hibrida dari Jakarta, Rabu (29/09/2021).

“Untuk langkah pertama, kami melakukan cyber patrol. Kami kemudian melakukan pemutusan akses situs, aplikasi dan semua penawaran pinjaman online ilegal melalui teknologi informasi. Ini perlu kerja bersama karena banyak aspeknya. Pemberantasan pinjaman online ilegal tidak saja aspek teknologi digital, aspeknya sangat luas termasuk cara berpikir, kultur budaya, dan aspek-aspek lainnya. Itu adalah cara berpikir dan sikap masyarakat,” tutur menteri.

Menteri juga berharap masyarakat berhati-hati bila menerima pesan seperti SMS blasting. Pasalnya ini bisa digunakan dalam rangka menciptakan ketakutan, kekhawatiran, rasa waswas masyarakat. Kementerian pun perlu melakukan edukasi kepada masyarakat bekerja sama dengan satuan tugas anggota waspada investasi.

Langkah tersebut diambil untuk mengawal dan melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyebaran ketakutan bagi masyarakat oleh aparat-aparat atau petugas-petugas pinjol yang mempunyai masalah antara debitur dan krediturnya.

“Kalau pinjam ya harus bayar, jika tidak bisa bayar jangan pinjam. Itu yang paling utama. Kalau ingin pinjam, sebaiknya melalui saluran yang benar. Jangan hanya karena butuh duit, lalu memakai saluran yang salah. Begitu ada masalah, malah ngemplang. Ini tidak sehat. Jadi, kami harus bangun yang sehat antara hak, tugas dan kewajiban seimbang,” jelasnya.

Menurut Johnny pihaknya mendorong penyusunan tata kelola sektor jasa keuangan digital yang berkualitas, aman, dan bermanfaat secara optimal bagi peningkatan akses menuju inklusi keuangan di masyarakat. Itu dilakukan untuk mendorong ekosistem digital dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat.

“Kominfo secara aktif turut memastikan ekosistem dan praktik tata kelola sektor jasa keuangan digital yang aman dan dipercaya oleh masyarakat melalui penyelenggaraan pengawasan dengan sinergi dan kolaborasi bersama kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.

Menteri menuturkan saat ini pemerintah melalui OJK telah menangani satuan tugas waspada investasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga yakni; Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementeran Kominfo, Kejaksaan RI dan Polri. Bahkan Kemenkominfo telah menerima banyak aduan, permasalahan, serta harapan-harapan perbaikan terkait penyelenggaraan investasi dari masyarakat.(HS)

Share This

Polres Kendal Gelar Vaksinasi Malam, Kini Giliran Desa Sendangdawung Kangkung

Efisiensi Energi, PT SBI Cilacap Raih Penghargaan Subroto 2021