in

Menkominfo: Digitalisasi Perizinan Sumbang Negara Rp 25,5 T

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (Dok/Kominfo.go.id)

 

HALO SEMARANG – Digitalisasi perizinan berhasil meningkatkan pendapatan negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penerapan digitalisasi yang mempermudah usaha masyarakat bisa menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga sebesar Rp 25,5 triliun di tahun 2020.

Reformasi birokrasi melalui penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi memberi dampak luar biasa. Reformasi tersebut dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menerapkan layanan perizinan terintegrasi secara digital melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

“Kementerian Kominfo turut mengambil bagian dalam reformasi birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Hal itu merupakan komitmen dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju,” kata Menkominfo saat menghadiri kegiatan Uji Petik Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian/Lembaga, secara virtual dari Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Menkominfo menuturkan bila digitalisasi perizinan dapat meningkatkan PNBP. Bahkan jumlah PNBP tersebut menempatkan Kementerian Kominfo sebagai penyumbang PNBP tertinggi kedua dalam APBN tahun 2020.

“Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor digital ini, Kementerian Kominfo dapat meningkatkan PNBP hingga sebesar Rp25,5 triliun tahun 2020. Capaian ini menjadi dorongan bagi ASN Kominfo untuk meningkatkan kinerja serta layanan yang lebih efektif, efisien, dan profesional,” ujar Johnny.

“Kualitas layanan ini menjadi semakin penting, mengingat pandemi Covid-19 telah mendorong berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat untuk beradaptasi serta bertransformasi di ruang-ruang digital,” kata dia melanjutkan.

Penyelenggaraan digitalisasi perizinan di Kementerian Kominfo dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Sejak tahun 2018, kedua peraturan tersebut merupakan ‘Game Changer’ dalam pelaksanaan perizinan berusaha di sektor Kominfo. Ke depan, Pelayanan Perizinan Berusaha akan terus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang semakin inovatif, kredibel, akuntabel, dan berintegritas,” tuturnya.

6 Izin Berbasis OSS

Menkominfo menuturkan deregulasi kebijakan perizinan melalui Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018, Kementerian Kominfo menerapkan deregulasi kebijakan perizinan. Pengaturan itu bisa menyederhanakan 38 Peraturan Menteri ke dalam 1 Peraturan Menteri.

“Memangkas 40 jenis izin menjadi 9 jenis izin dan 4 jenis sertifikasi dan pendaftaran; dan mempercepat waktu perizinan menjadi satu hari melalui One Day Services. Dan mengintegrasikan Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dengan Sistem Online Single Submission (OSS),” ucap Johnny

Menurut Menteri integrasi Perizinan Berusaha Sektor Kominfo dilakukan untuk enam izin berbasis OSS, antara lain; Perizinan Penyelenggaraan Pos, Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi, Telekomunikasi Khusus, dan Penomoran Telekomunikasi serta Penyelenggaraan Penyiaran TV dan Penyiaran Radio. Selain itu ada Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Hak Labuh Satelit, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan Pendaftaran Sistem Elektronik.

Menteri berharap implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS (Online Single Submission), dan percepatan pelaksanaan berusaha di Sektor Kominfo dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tak hanya itu, Kemenkominfo juga melibatkan mitra kerja sektor digital untuk mendorong kontribusi besar dalam pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika.

“Digitalisasi layanan perizinan juga diiringi dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Publik. Melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengguna layanan yang melibatkan pemerintah daerah,” kata Menteri.(HS)

Share This

Magister Hukum USM dan Peradi Kendal Gelar PKPA Angkatan Ketiga

Tiga Strategi Ganjar Untuk Sektor Industri Saat PPKM Darurat