Menko PMK Korporasi Petani Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Desa

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy . (Foto : Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Lembaga yang semula berupa kelompok tani atau gabungan kelompok tani, dapat “naik kelas” menjadi korporasi. Melalui korporasi petani ini, petani dan warga bisa meningkatkan kesejahtetraan.

Menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, korporasi penting untuk diterapkan untuk pembangunan desa.

“Melalui korporasi petani diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memiliki akses pembiayaan, akses informasi, akses teknologi, dan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran,” ujar Menko PMK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (Apedi) secara daring, Sabtu (12/12).

Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal, karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif, dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan, pembangunan wilayah merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, di mana percepatan pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah.

“Ini merupakan tindak lanjut dari visi Presiden Jokowi sejak awal periode yang menyampaikan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan konsep itu dimulai dari wilayah terluar, tertinggal, terbelakang. Saya yakin sebagian besar itu basisnya di desa,” ujar Muhadjir.

Pembangunan desa, imbuhnya, perlu dilakukan secara terpadu guna mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Untuk itu, perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya pengembangan kawasan perdesaan menjadi desa wisata, peningkatan pelayanan dasar desa, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

Selain dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menko PMK menilai peran organisasi atau asosiasi yang berfokus pada pembangunan desa juga sangat penting untuk mendukung pembangunan desa, serta memberdayakan masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi. Dia menyatakan optimistis dengan adanya Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (Apedi), sebagai asosiasi yang berkomitmen mengentaskan kemiskinan di perdesaan akan memberikan peran yang bermakna dalam pembangunan desa.

“Dengan adanya Apedi saya harapkan menjadi penghubung resources linkers, sumber-sumber yang dibutuhkan perdesaan yang digunakan untuk memajukan desa yang peranannya bisa dimainkan oleh Apedi,” kata dia.(HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.