in

Mengurus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Ilustrasi KTP (Foto : Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, untuk pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk), pemohon tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

Penambahan syarat semacam itu hanya akan mempersulit masyarakat dan justru kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mengejar target kekebalan kelompok (herd immunity)

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (29/07) mengatakan untuk bisa memperoleh vaksin, penduduk bersangkutan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam praktik di lapangan, calon penerima vaksin harus dapat menunjukkan KTP atau KK. Jika untuk mendapatkan dokumen kependudukan itu harus menunjukkan bukti telah divaksin, maka justru akan menimbulkan masalah.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam, mana yang lebih dahulu. Karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” kata dia, seperti dirilis Setkab.go.id.

Kemendagri juga mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional, yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk, untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” ujar Zudan.

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” kata dia. (HS-08)

Share This

Serahkan SK Pensiun, Wali Kota Pekalongan Minta ASN Purnatugas Jadi Pelopor Prokes

Presiden Minta BMKG Berinovasi Ikuti Perkembangan Teknologi