Mengenai Isu Eks-ISIS, Setara Institute Minta Pemerintah Indonesia Ambil Keputusan Tepat dan Bijak

Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute.

 

 

HALO SEMARANG – Rencana pemulangan warga eks-ISIS ke Indonesia sedang menjadi polemik. Opini publik berkembang, bahkan ada yang menolak pemulangan warga Indonesia eks-ISIS terkait dengan potensi ancaman radikalisme bahkan idelogi ekstremisme yang akan ditularkan mereka ke dalam negeri.

Sedangkan pemerintah belum satu sikap. Menteri Agama cenderung menginginkan pemulangan, sementara Menkopolhukkam dan Presiden sejauh ini masih menahan diri dalam isu tersebut.

- Advertisement -

Setara Institute mendesak Pemerintah Indonesia untuk merancang dan mengambil kebijakan komprehensif yang presisi sehubungan dengan keberadaan sejumlah anggota dan simpatisan ISIS asal Indonesia yang berada di kamp tahanan di Suriah di bawah otoritas Kurdi.

“Kekhawatiran publik di dalam negeri sangat beralasan, oleh karena itu kehati-hatian memang diperlukan sebab menyangkut keamanan nasional,” kata Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute dalam rilis yang diterima halosemarang.id, Jumat (7/2/2020).

Meski sejauh ini belum ada kesepakatan internasional mengenai bagaimana memperlakukan eks-anggota dan simpatisan ISIS, pemerintah dituntut realistis dan, cepat dalam mengambil sikap.

“Setara Institute mengusulkan agar Indonesia memprakarsai dan menggalang kesepakatan internasional tentang nasib eks-anggota, kombatan, dan simpatisan ISIS. Kerja sama internasional dibutuhkan karena ISIS dan ekstremisme-kekerasan serupa ISIS merupakan ancaman global. Apalagi di tingkat domestik, begitu banyak negara, tak terkecuali Indonesia, menghadapi ancaman kelompok ekstrem yang hingga kini masih eksis,” kata Bonar.

Setara Institute, katanya, juga mendorong pemerintah Indonesia agar realistis bahwa pada akhirnya, mau tidak mau, Indonesia harus mengambil tanggung jawab terhadap orang-orang asal Indonesia yang pernah menjadi anggota dan simpatisan ISIS.

“Kita pada saatnya tidak bisa menolak keberadaan dan kembalinya mereka ke Indonesia. Alasan bahwa sebagian mereka telah membuang paspor dan menyatakan bukan warga Indonesia serta pernah bertempur menjadi tentara asing pada saatnya tidak akan relevan,” paparnya.

Tindakan yang cukup mendesak untuk diambil, menurutnya adalah pemulangan anak-anak Indonesia, terutama yang berada di bawah usia 9 tahun. Semakin lama anak-anak itu tinggal di kamp tahanan, atmosfer yang buruk di kamp akan berdampak pada mereka, baik secara fisik maupun psikis.

“Pemerintah RI perlu membentuk Tim Advance dan mengirim mereka ke Suriah guna identifikasi orang-orang asal Indonesia yang berada di kamp dan mungkin juga di penjara. Tim inilah yang perlu dimandatkan tugas untuk mewakili Indonesia dalam hubungan dan kerja sama dengan otoritas Kurdi dan kerja sama intelijen dengan negara lain yang memiliki keterkaitan isu dengan ISIS,” papar dia.

Setelah eks-anggota dan simpatisan itu kembali ke Indonesia, pemerintah juga wajid menggunakan pendekatan hukum yang tepat dan adil.

Selain itu pemerintah wajib mengintensifkan perhatian pada pencegahan dan penanganan ekstremisme keagamaan di dalam negeri.
Pendekatan cepat dan penanganan komprehensif sangat dibutuhkan untuk pemulihan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

“Setara Institute mendesak para politisi untuk tidak menggunakan pertimbangan partisan kelompoknya dalam isu pemulangan warga eks-ISIS ke Indonesia. Pendekatan kepentingan kelompok, apalagi sekadar untuk insentif elektoral pada hajatan-hajatan Pemilu ke depan, sama sekali tidak relevan untuk digunakan. Kenegarawanan seluruh elit sangat dibutuhkan untuk mencermati dan mendekati kerumitan isu pemulangan eks-ISIS ini,” tandas Bonar.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.