in

Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyaluran Bansos dari APBD

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati atau wali kota, agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” kata Tito dalam diktum ke delapan Inmendagri, seperti dirilis Setkab.go.id.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, maka dilakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran, dari program atau kegiatan yang kurang prioritas, pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Tata cara rasionalisasi dan atau atau realokasi anggaran tersebut, berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta para bupati atau wali kota, untuk mempercepat evaluasi APB Desa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kepala desa diminta untuk mendata dan menetapkan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, Tito meminta kepala daerah melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para kepala daerah untuk memedomani Inmendagri 15/2021 tersebut.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” kata Suhajar, dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, baru-baru ini.

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Inmendagri ini dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” tandasnya. (HS-08)

Share This

Dapat Julukan ‘The King of Silence’, Begini Tanggapan Juru Bicara Wapres

Retno Marsudi Dorong ASEAN dan Rusia Kerja Sama Produksi Vaksin