Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Batasi Kegiatan Masyarakat

Mendagri Tito Karnavian  (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan para kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota untuk membatasi secara ketat kegiatan masyarakat. Upaya ini dalam rangka menekan lanju penyebaran Covid-19, terutama di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.

“Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, di mana beberapa negara di dunia telah memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19, diperlukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Tito, seperti dirilis Setkab.go.id.

Disebutkan dalam instruksi tersebut, Gubernur dan Bupati dan Wali Kota dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta serta Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota, dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten  Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Juga Gubernur Banten serta bupati dan wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu Gubernur Jawa Tengah, beserta bupati dan wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Selanjutnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo serta Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Terakhir, Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Disebutkan dalam diktum kedua instruksi, pembatasan tersebut terdiri atas pembatasan tempat kerja atau perkantoran, dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office sebesar 25 persen, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan belajar dan mengajar juga diselenggarakan secara daring online. Bidang usaha untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, dapat beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu juga pengaturan pemberlakuan pembatasan untuk restorsan / warung, serta mal. Untuk restoran, kegiatan makan atau minum di tempat sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau bawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal, sampai pukul 19.00 WIB.

Untuk kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen, dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selain itu tempat ibadah juga diizinkan untuk menggelar kegiatan ibadah, tetapi dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, serta dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud, agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), di samping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi / karantina),” kata Tito.

Disampaikannya, pengaturan pemberlakuan pembatasan ini berlaku mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.

“Para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi,” tuturnya.

Dalam instruksi juga disebutkan, bagi Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, untuk tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Mendagri juga memberi arahan yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota, untuk mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa.

“Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Tito.

Juga untuk berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia). (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.