Melongok Sejarah Rupiah, Lahir Tahun 1946 Sebagai Alat Perjuangan

Foto : kemenkeu.go.id

 

HALO SEMARANG – Uang rupiah yang saat ini kita jadikan alat transaksi sehari-hari, pada masa-masa awal penerbitannya, ternyata juga menjadi alat perjuangan melawan sekutu.

Oeang Republik Indonesia (ORI), demikian orang menyebut uang Indonesia saat itu. Sebelum diterbitkan pada 30 Oktober 1946, ada empat mata uang yang berlaku di Indonesia.

Tiga di antaranya diterbitkan Jepang dan satu lagi peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Peredaran empat mata uang itu, jelas merugikan Indonesia, setidak-tidaknya secara politis.

Menyikapi situasi ini, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat, sejenis badan legislatif sementara RI kala itu, mengusulkan kepada Hatta bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru, sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. Usul itu pun langsung dipenuhi.

Seperti dirilis kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan AA Maramis saat itu langsung bergerak cepat. Apalagi Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945.

Kehadiran sekutu ini jelas merupakan ancaman bagi Indonesia, yang saat itu baru lahir. Sekutu bisa saja mengambil-alih keadaan dan kembali menguasai Indonesia.

Karena itu AA Maramis kemudian menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta, untuk bergerak ke beberapa daerah, termasuk di Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Tugas mereka adalah mencari percetakan, agar bisa digunakan untuk memproduksi ORI.

Percetakan G Kolff sejak zaman Hindia Belanda memang telah berpengalaman untuk mencetak uang. Ada pula percetakan De Unie. Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF).

Tapi semua percetakan itu kesulitan memperoleh alat-alat dan bahan untuk mencetak uang, seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia.

Tim bentukan Maramis, juga menghadapi tantangan berat karena pertempuran pejuang Republik versus Sekutu meletus di berbagai daerah. Jalan-jalan ditutup dan dikuasai tentara Sekutu. Untuk menerobos blokade itu, sejumlah buruh percetakan menyelundupkan alat-alat pencetak uang.

Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya TRB. Sabarudin, saat itu menjabat pula sebagai direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff.

Kerja Panitia cukup baik. Mereka mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah dari pukul 07.00-22.00. Litografinya dibuat di Percetakan De Unie. Abdulsalam dan Soerono tercatat sebagai pelukis pertama ORI.

Tapi sebelum uang itu diberi nomor seri, situasi keamanan di Jakarta memburuk. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara.

Kerja pencetakan uang diambil alih oleh percetakan NIMEF di Malang dan percetakan swasta lain di Solo, Yogyakarta, dan Ponorogo. Tempat-tempat ini relatif aman karena berada di bawah kekuasaan Republik.

Selama masa pencetakan ORI, pemerintah Indonesia berupaya menjaga laju inflasi dengan mulai menarik mata uang Hindia Belanda dan Jepang dari wilayah RI.

Sebaliknya, tentara NICA ingin menjegal segala macam upaya penerbitan ORI. Mereka mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya tiga persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya “uang merah” karena warna dominannya.

Tindakan itu membuat marah pemerintah Indonesia. Selain menimbulkan inflasi, peredaran uang NICA melanggar kedaulatan.

Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang, sesuai seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak.

Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Beredarnya ORI ditopang oleh UU No 7 Tahun 1946 dan UU No 10 Tahun 1946.

Isinya antara lain menjelaskan nilai ORI, bentuk fisik, dan menegaskan bahwa ORI dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat bayar yang sah.

Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Rupiah mengamanatkan bahwa rupiah tak hanya alat pembayaran. Ia juga harus ditempatkan sebagai simbol kedaulatan. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.