in ,

Mediasi 13 Pekerja PT Kin Yip yang di PHK, Dewan Berharap Bisa Kembali Bekerja

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo memimpin mediasi antara pekerja PT Kin Yip Bags and Hard Indonesia dengan perwakilan perusahaan, Senin (27/5/2024).

HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Kota Semarang memediasi buruh dari PT Kin Yip Bags and Hats Indonesia yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan. Sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait juga hadir dalam mediasi tersebut di Kantor DPRD Kota Semarang, Senin (27/5/2024).

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, PT Kin Yip dan PT Elit merupakan Perusahaan dengan Modal Asing (PMA). PMA bagian dari investasi yang cukup bagus di Kota Semarang. Namun di sisi lain, perusahaan tidak boleh melanggar peraturan. Pihaknya melakukan mediasi agar semua pihak merasa nyaman.

“Aduan teman-teman pekerja masalah PHK sepihak, merembet ke BPJS Kesehatan, Ketenangakerjaan, mereka menanyakan keberlanjutan mereka, termasuk rencana relokasi. Kekhawatiran itu, kami ingin cegah, mencoba mediasi,” ujar Anang.

Anang menambahkan, ada empat tuntutan para serikat buruh yaitu mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK, mengakui keberadaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pencabutan surat peringatan, dan kepastian tidak ada rencana relokasi.

Pihaknya juga tidak ingin nantinya permasalahan ini sampai merambah ke ranah hukum. Dewan pun ingin para pekerja bisa bekerja kembali. Jika pun harus PHK, harus ada hal-hal yang dipenuhi. Dia berharap, tidak ada PHK.

“Kami tidak ingin ada PHK. Kami juga tidak ingin ngoto-ngototan. Nanti, kami akan mediasi lagi Rabu (29/5) mendatang,” katanya.

Sementara itu, Ketua SPSI PT Kin Yip, Fendi Ismawan mengatakan, bahwa ada sebanyak 13 pekerja yang dilakukan PHK secara sepihak dengan alasan tidak menaati aturan. PHK dilakukan sejak 23 – 24 April 2024 lalu.

“Permasalahan berawal dari tanggal 20 April. Perwakilan PT Elit datang ke Kin Yip. Itu membuat karyawan resah. Saya menanyakan dan berdebat. Terjadi hal panas di debat tersebut,” jelasnya.

Dia memaparkan, karyawan diminta memilih dipekerjakan di PT Elit dengan masa kerja atau tidak pindah. Efek dari rencana pemindahan tersebut terjadi perdebatan yang mengakibatkan 13 karyawan dilakukan PHK.

“Semua karyawan diberi pilihan. Yang pindah sebelah kiri dan yang tidak ikut pindah sebelah kanan,” katanya.

Dia menyebut, total karyawan di-PHK sebanyak 13 orang dan 80 lebih anggota serikat pekerja diberi surat peringatan satu hingga tiga. Dia berharap ada titik temu persoalan ini.

“Hari ini belum ada titik temu. Pihak kuasa hukum dari perusahaan tidak memberikan keputusan. Harapannya, segera terselesaikan dengan baik dan cepat. Kami tetap ingin bekerja kembali. Kami tidak ada permasalahan yang menyalahi aturan,” jelasnya.

Pendamping Hukum Perusahaan, Muhtar Hadi Wibowo mengatakan, perusahaan melakukan hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan melayangkan PHK karena diduga melanggar peraturan perusahaan.

“Pelanggarannya menghasut pekerja, keluar tanpa izin,” pungkasnya. (HS-06)

Terima Penyerahan Rumah Apung Tambaklorok dari KemenPUPR, Mbak Ita Minta Warga Ikut Merawat dan Manfaatkan

Tingkatkan Pelayanan Prima, Dinkes Kendal Gelar Forum Konsultasi Publik