in

Media Diminta Tak Memberitakan Pemilu dengan Sudut Pandang Berita Laga Sepak Bola

Rapat Kerja Teknis Dengan Media “Peningkatan Kapasitas Jurnalis Dalam Pengawasan Pemilu 2019” di Hotel Dafam, Semarang 11 Maret 2019.

 

HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng berharap, media massa tidak memberitakan informasi pemilu dengan sudut pandang seperti berita olahraga, khususnya sepak bola. Hal itu dikatakan Komisioner Bawaslu Jateng, Rofiuddin saat Rapat Kerja Teknis Dengan Media “Peningkatan Kapasitas Jurnalis Dalam Pengawasan Pemilu 2019” di Hotel Dafam, Semarang 11 Maret 2019.

Menurutnya, berita sepak bola kerap menyajikan informasi pralaga dengan metode pemberitaan head to head atau berhadap-hadapan antartim. Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan persaingan dan rivalitas antarkedua tim yang akan bertanding. Hal itu tentu akan bisa memanaskan suhu politik, jika diterapkan dalam pembuatan berita pemilu, khususnya jelang Pilpres 2019 ini.

“Kami berharap media bisa lebih mencerahkan dengan membuat berita pemilu dengan metode penulisan seperti rubrik kesehatan. Diurai persoalannya apa, penanganannya bagaimana dan solusinya apa. Sehingga pemberitaan yang ada mendalam, dan tidak malah membuat suasana menjadi lebih panas,” tegasnya.

Metode penulisan seperti pembuatan berita olahraga, katanya, karena media memang cenderung senang dengan berita yang berbau konflik. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, media juga mengikuti tren yang digemari masyarakat yang suka sesuatu yang instan dan praktis.

“Sehingga berita yang disajikan saat ini banyak yang hanya melulu konfliknya saja. Bukan sesuatu informasi yang dalam dan konferensif, yang mendidik masyarakat,” katanya sedikit mengkritik berita di media jelang Pemilu 2019.

Bawaslu, katanya, memang memiliki sejumlah tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas pemilu berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tantangan Bawaslu saat ini tak hanya menjalankan fungsi pengawasan. Namun juga sosialisasi, pencegahan, penindakan, hingga memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran dalam ikut serta melakukan pengawasan. Namun dia menilai, kondisi masyarakat saat ini yang cenderung apatis, menjadikan mereka abai terhadap urusan publik.

Karena itu, pihaknya mendorong media untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap sesuatu yang menyangkut kepentingan publik.

”Kami juga menjadi vonis lembaga peradilan. Misalnya ketika menangani pelanggaran administrasi pemilu. Masyarakat harus berani ikut serta mengawasi dengan mengadu ke lembaga berwenang. Media menjadi penolong bagaimana masyarakat tertarik terhadap isu-isu publik,” kata Rofiuddin.

Dalam kegiatan itu, Bawaslu Jateng juga mengundang pembicara dari tokoh media di Jateng, Gunawan Permadi dan akademisi Undip Turnomo Rahardjo.

Sementara Turnomo Rahardjo mempertanyakan, apakah wartawan punya independensi atau tidak dalam kondisi politik saat ini. Karena ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi independensi media. Kepentingan pemilik media bisa sangat mempengaruhi independensi media tersebut.

“Tidak mudah wartawan bisa mengatasi tekanan-tekanan itu setiap hari. Terutama dari pemilik media. Memang harus ada pemilahan tegas antara pemilik dan redaksi yang diatur dalam aturan hukum. Secara teoritik memang terpisah, kebijakan redaksional tidak bisa diintervensi pemilik media. Pemilik bukan mengurusi kebijakan isi berita. Pemilik media seharusnya tak boleh semena-mena memanfaatkan media untuk kepentingan sendiri,” tandasnya.

Terpisah, Gunawan Permadi mengatakan, kinerja jurnalis dalam pemberitaan pemilu memang dituntut untuk independen, akurat, dan tanpa tendensi. Namun hal itu dinilainya juga sulit, karena saat ini banyak pemilik media yang berpihak.

“Memang perlu ada aturan yang juga mengatur soal perusahaan media. Jika ada perselisihan pers dengan narasumber, bisa diselesaikan di dewan pers. Tapi saat jurnalis bermasalah dengan pemilik media larinya ke hukum perburuhan. Ini tentu sangat menyulitkan kerja jurnalis saat harus dituntut independen, akurat, dan tanpa tendensi,” katanya.(HS)

PSIS Enggan Terlena

Diduga Kampanye dengan Fasilitas Negara, Wakil Wali Kota Semarang Dilaporkan ke Bawaslu