in

Mayoritas Instansi di Pemkab Blora Belum Buat Inovasi

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati ST MM, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi inovasi OPD, untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan. Rapat dilaksanakan di ruang pertemuan lantai dua Bappeda Blora, Selasa (10/8). (Foto : Blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati ST MM meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Blora, segera berinovasi dalam menghadirkan pelayanan pada masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati ST MM, ketika memimpin rapat koordinasi dan evaluasi inovasi OPD, untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan. Rapat dilaksanakan di ruang pertemuan lantai dua Bappeda Blora, Selasa (10/8).

Wabup Tri Yuli juga mengatakan, inovasi dari OPD tersebut, nantinya akan dilaporkan ke Kemendagri, untuk dimasukkan dalam indeks inovasi daerah.

“Jadi inovasi yang dilakukan di tahun-tahun lalu itu juga bisa dimasukkan. Tetapi di tahun 2021 ini, input datanya inovasi di tahun 2019 dan 2020 yang sudah dilakukan bersama,” kata Wabup, seperti dirilis Blorakab.go.id.

Tri Yuli juga meminta agar OPD bekerja sama untuk berinovasi, karena ada anggaran inovasi lebih dari Rp 200 miliar dari Pemerintah Pusat untuk insentif daerah.

“Bapak ibu saya meminta di sela-sela kesibukan, saya minta kita satu mindset satu gagasan memasukkan inovasi kita di Kemendagri,” tegasnya.

Wabup meminta instansi memasukan data tersebut, karena daerah dibatasi sampai tanggal 17 September. Dengan demikian akhir Agustus 2021, untuk segera dapat diinput.

“Saya sampaikan dari 70 instansi di Pemerintah Kabupaten Blora, ternyata baru 29 yang telah melakukan inovasi. Untuk OPD yang belum menyampaikan, monggo segera menyampaikan inovasinya,” jelasnya.

Instansi yang sudah mengirimkan inovasi, utamanya pada DPMPTSP, Setda, DPPKAD, Bappeda, Dukcapil.

“Yang belum mengirimkan segera mengirimkan, karena untuk penanganan situasi di tahun ini,” lanjut Wabup.

Selanjutnya Tri Yuli Setyowati berharap intansi tidak usah ruwet, karena masyarakat yang diinginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Jadi kalau bisa masyarakat tidak perlu datang ke pelayanan, tapi kalau bisa datangkan pelayanannya.

“Pesan Pak Bupati, inovasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jangan hanya judul saja untuk sekedar laporan,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Aunur Rofiq SE MSi menjelaskan bahwa indeks inovasi daerah adalah sistim pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

“Indeks inovasi daerah ini berfungsi untuk bank data daerah, wadah pelaporan, instrumen pengukuran dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap Aunur Rofiq.

Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan agar tahun 2021 indeks inovasi daerah Kabupaten Blora dapat ditingkatkan lebih baik.

“Jangan nanti di 2021 peringkat kaitannya dengan inovasi daerah ini menurun. Karena itu harus ditingkatkan inovasinya,” tegasnya.

Dikatakannya adanya inovasi tersebut akan berkaitan dengan dana insentif daerah atau DID. Jelasnya, bahwa DID itu dipengaruhi yang salah satunya yaitu inovasi daerah.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekda dan Kepala OPD terkait. (HS-08).

Share This

Bupati Izinkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah

Bappeda Menyelenggarakan Lomba Desain Batik Blora dan Iket Samin