in

Matangkan Pembangunan TOD, Pemkot Segera Audiensi dengan Kementerian BUMN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini MSc. (Foto : Pekalongankota.go.id)

 

HALO PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan berencana menggunakan gedung eks Mall Sri Ratu di Jalan Merdeka, untuk Transit Oriented Development (TOD).

TOD merupakan konektor transportasi bagi pengunjung dan wisatawan, yang ingin menikmati wisata keindahan Kota Pekalongan, setelah turun dari Stasiun Pekalongan.

Dengan adanya TOD ini, nantinya para wisatawan yang transit di Kota Pekalongan, akan berada dalam lokasi istirahat khusus. Di mana mereka bisa diajak keliling ke berbagai lokasi, dari Grosir Batik, Museum Batik, Wisata Pasir Kencana, Kawasan Heritage Kota Pekalongan, dan sebagainya.

Sehingga, bisnis wisata di Kota Batik ini semakin berkembang pesat. Rencana pembangunan TOD tersebut terus dimatangkan sejumlah pihak terkait Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Pekalongan dan Stasiun Pekalongan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini MSc, menjelaskan untuk perkembangan pelaksanaan pembangunan TOD di dekat Stasiun Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan tengah bersurat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera melakukan audiensi dalam pelaksanaan TOD tersebut.

“TOD tersebut sudah masuk di dalam Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Tengah, antara lain yang termasuk di Kota Pekalongan untuk pembangunan TOD Stasiun Pekalongan dengan anggaran dari BUMN senilai Rp200 Milliar, karena anggarannya dari BUMN, sehingga kami perlu beraudiensi dengan Kementerian BUMN terkait dengan pelaksanaan untuk mewujudkan TOD tersebut,” kata dia, Rabu (2/6), seperti dirilis Pekalongankota.go.id.

Anita menambahkan, sebelumnya pihaknya telah beraudiensi dengan PT KAI yang diwakili oleh perwakilan Daop IV Semarang, dan pertemuan audiensi tersebut pun disambut dengan baik. Anita menegaskan bahwa pembiayaan pembangunannya sepenuhnya akan dibiayai oleh Kementerian BUMN.

“Hanya memang terkait pelaksanaan, pembiayaan dan siapa yang akan melaksanakan perlu dibicarakan lebih rinci dengan Kementerian BUMN. Untuk waktu audiensinya kami menunggu alokasi waktu dari Kementerian BUMN,” kata dia. (HS-08)

Share This

Targetkan PBB 2021 Rp 13,2 Milyar, Baru Tercapai 24 Persen

Kota Pekalongan Salurkan 161 Kartu Jateng Sehat