Masyarakat Rembang Deklarasi Tolak Demo Anarkis

Sejumlah elemen masyarakat di Rembang, berfoto bersama saat deklarasi menolak aksi unjuk rasa anarkistis. (Foto : rembangkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Rembang, menggelar deklarasi menolak aksi unjuk rasa anarkistis. Mereka juga menandatangani banner, berisi pernyataan bersama penolakan itu.

Deklarasi di Gedung Lantai IV Kantor Bupati Rembang itu, diikuti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Ormas Kepemudaan, Mahasiswa, Pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat.

Dalam kesempatan itu Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang, Imam Maskur menyatakan akan membuka forum diskusi dan komunikasi, bagi semua masyarakat Kabupaten Rembang, utamanya kaum buruh yang menganggap ada poin dalam undang-undang Omnibus Law tersebut yang merugikan kaum pekerja.

“Kami berterima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Rembang, yang tetap kondusif di tengah gelombang unjuk rasa di daerah lain. Ini perlu diapresiasi. Saya membuka dialog dengan masyarakat, kalau ada yang mau dibicarakan. Teman-teman tenaga kerja, mahasiswa, mana saja yang dianggap merugikan buruh. Ayo kita diskusi, nanti akan saya sampaikan kepada Gubernur,” kata Pjs Bupati Imam Maskur, seperti dirilis rembangkab.go.id, Selasa (20/10).

Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre sebagai inisitor kegiatan tersebut, menyampaikan agar masyarakat terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Rembang seperti saat ini. Segala macam persoalan yang timbul ia meminta agar diselesaikan dengan cara komunikasi.

“Kami selaku Kapolres di sini memohon selaku komponen masyarakat, bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan di Rembang agar semua permasalahan diselesaikan dengan cara komunikasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Pjs Bupati Rembang yang telah memberikan tempat ruang serta waktu, serta semua hadirin,” jelasnya.

Aviv Hartiyadi , Sekretaris SPSI Rembang menuturkan pihaknya lebih memilih langkah untuk mendukung penolakan Undang- undang Cipta Kerja melalui jalur hukum yakni Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya teman – teman buruh di Rembang juga diminta memahami terlebih dulu isi dari Omnibus Law, jangan hanya ikut- ikutan menolak turun ke jalan. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.