in

Masyarakat Pertanyakan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi BPNT di Banyumas

Perwakilan Tim Kuasa Hukum Warga Banyumas, Nanang Sugiri SH.

 

HALO SEMARANG – Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan program BPNT di Banyumas yang ditangani Polda Jateng sejak Maret 2021 nampaknya belum menunjukkan perkembangan berarti.

Padahal kasus tersebut cukup menyita perhatian publik di Banyumas. Hal itu juga ditunjukkan dengan adanya aksi yang mendukung Polda untuk mengusut tuntas kasus tersebut, April 2021 lalu.

Perwakilan Tim Kuasa Hukum Warga Banyumas, Nanang Sugiri SH juga mengirimkan surat dukungan secara langsung kepada penyidik Tipikor di Ditreskrimsus Polda Jateng.

Saat ditemui awak media Rabu (9/6/2021), Nanang Sugiri menyampaikan, pada dasarnya pihaknya mempercayakan penanganan kasus ini kepada penyidik Polda Jawa Tengah. Termasuk mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.

“Saya juga berharap dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyidik seharusnya mengedepankan transparansi, khususnya kepada masyarakat Banyumas. Namun sayangnya hingga saat ini saya sebagai kuasa hukum warga belum mendapatkan perkembangan informasi terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi tersebut,” ungkapnya.

Terkait hak mendapatkan informasi, menurutnya sudah diatur dalam Pasal 41 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor, yang berbunyi, “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: huruf a, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi”.

Sedangkan huruf b juga mengatakan, “hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi”.

“Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi tentang perkembangan perkara dari penegak hukum yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Banyumas mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng, Rabu (21/4/2021) guna memberikan dukungan terkait dengan penyelidikan dugaan penyelewengan program BPNT di Banyumas.

Surat tersebut disampaikan melalui Ditreskrimsus Polda Jateng. Surat diterima oleh AKBP Kusnandar SH, selaku Kanit I Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng.

Pada saat yang sama, penyidik Ditreskrimsus juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap para suplier BPNT dari Banyumas.

“Prinsipnya warga Banyumas ikut mendukung dan sekaligus mengawal, atas penanganan perkara dugaan penyelewengan BPNT di Banyumas,” kata Nanang Sugiri SH.

“Sebagai warga masyarakat Banyumas klien kami merasa perlu untuk memberikan dukungan secara moril kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terkait penanganan perkara dugaan Penyelewengan Dana terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyumas. Dukungan ini sejalan dengan aturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), (2a), dan (2b) terkait Peran Serta Masyarakat dalam UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi,” ujar Nanang.(HS)

Share This

Wujudkan Kendal Smart City, Pemkab Jalin Kerja Sama Dengan Perusahaan dan Kampus

Reformasi Birokrasi Harus Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan dan Bukan Kedekatan