in

Masuk Level 2, Trans Semarang Tetap Lakukan Pembatasan 50 Persen Penumpang

Bus BRT Trans Semarang menunggu penumpang di halte keberangkatan Terminal Mangkang, Semarang.

 

HALO SEMARANG – Masuknya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) melonggarkan beberapa kebijakan, misalnya dalam bidang transportasi. Angkutan umum kini boleh mengangkut penumpang 75 persen dari total okupansi.

Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang misalnya, sesuai ketentuan sebenarnya boleh mengangkut 75 persen penumpang. Namun layanan transportasi milik Pemkot Semarang memilih tetap melakukan pembatasan 50 persen penumpang, selama penerapan PPKM Level 2.

“Kita masih tetap 50 persen dari total okupansi setiap armada yang dimiliki Trans Semarang ataupun yang dijalankan operator,” kata Plt Kepala BLU UPTD Trans Semarang, Hendrix Setiawan, Kamis (2/9/2021).

Hendrix menjelaskan, kebijakan itu diambil bukan tanpa alasan. Lantaran pada jam-jam tertentu, misalnya pagi dan sore hari, jumlah penumpang Trans Semarang cukup banyak.

“Jadi tetap kita lakukan pembatasan, kita tidak mau mengambil risiko apalagi saat jam padat, jumlah penumpang sangat banyak sehingga ditakutkan ada kerumunan dan tidak jaga jarak,” tambahnya.

Sedikitnya BRT Trans Semarang memiliki 235 aramada dan armada feeder yang melayani masyarakat setiap hari. Khusus armada feeder, kapasitas tempat duduk adalah 20 penumpang hanya diisi 10 orang penumpang saja.

“Untuk bus sedang kita isi 20 penumpang, dari total kapasitas 40-50 orang. Bus besar sebanyak 40 penumpang dari total 80 penumpang,” jelasnya.

Adapun beberapa fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan juga masih dipertahankan, misalnya tempat cuci tangan, pengukuran suhu, dan hand sanitizer di dalam armada. Terkait kepatuhan penumpang memakai masker, menurutnya saat ini bisa dibilang sangat disiplin.(HS)

Share This

MKPI UIN Walisongo Ubah Mindset Menulis Susah

Hamdan Zoelva: Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kadaluarsa dan Tidak Berdasar Hukum