Masih Pandemi, PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Pernyataan sikap PBNU tentang Pilkada Serentak 2020.

 

HALO SEMARANG – Karena masih dalam masa pandemi corona yang tak kunjung mereda, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar pemerintah dan KPU menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Dalam surat pernyataan resmi PBNU, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 hingga berakhirnya proses tanggap darurat virus corona (Covid-19).

“PBNU meminta agar KPU RI, Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020,” seperti ditulis dalam Pernyataan Sikap PBNU yang juga ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Helmy Faishal Zaini, Minggu (20/9/2020).

Dalam pernyataan sikap teraebut, Said berpendapat, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan.

Seharusnya, kata dia, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan karena penularan Covid-19 di Indonesia yang telah mencapai tingkat darurat.

Terlebih, menurutny, pelaksanaan Pilkada identik sebagai sarana untuk memobilisasi dan melakukan konsentrasi banyak orang oleh kandidat. Sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena massa yang terkonsentrasi akan banyak dalam tiap tahapannya.

Melihat persoalan itu, PBNU berharap agar anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah corona bagi masyarakat.

“PBNU meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” tulis dalam pernyataan sikap tersebut.

Selain itu, PBNU mengingatkan salah satu hasil rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Cirebon. Rekomendasi itu, kata dia, perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang dinilai banyak menimbulkan banyak mudarat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat.

“Berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” kata Said.

Sebagai informasi, usulan penundaan Pilkada memang terus mencuat ke publik setelah bercermin terhadap pelaksanaan masa pendaftaran pasangan calon Pilkada Serentak 2020.

Tahapan tersebut turut diwarnai pelanggaran protokol Covid-19 oleh para kandidat dan simpatisannya.

Bawaslu mencatat 316 bakal pasangan calon di 243 daerah melakukan pelanggaran.

Bahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyatakan menerima lebih dari 50 jenis petisi dari masyarakat yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.