in

Masih 5.230 Anak Putus Sekolah di Jepara

Sosialisasi penanganan anak tidak sekolah di Pendopo Kartini. (Foto : jepara.go.id)

 

HALO JEPARA – Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Surpiyanta, meminta agar para camat dan petinggi (lurah / kades) di wilayahnya, untuk segera menyampaikan data yang sudah sudah diverifikasi dan validasi, tentang jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) ke Bappeda, paling lambat akhir Mei ini.

Menurut Edy Surpiyanta, berdasarkan data itu nantinya Pemkab Jepara dapat melakukan intervensi, untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Edy Surpiyanta, dalam sosialisasi penanganan anak tidak sekolah, di Pendopo Kartini Jepara, Rabu (3/5/2023).

Dia mengatrakan jumlah ATS di Jepara, saat masih 5.230 anak per 1 April 2023 kemarin.

Data itu bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tercatat, 1.878 di antaranya disebabkan putus sekolah (drop out). Sedangkan 3.352 lain kategori lulus tidak melanjutkan.

“Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua,” kata dia, seperti dirilis jepara.go.id.

Jumlah tersebut, menurut dia, menunjukkan angka penurunan drastis jika dibandingkan pada 2019. Kala itu, Badan Pusat Statistik dalam surveinya mencatat ada 17.065 ATS di Jepara.

Meski terjadi penurunan, ia ingin dilakukan verval secara menyeluruh sampai di tingkat RT. Langkah ini guna memastikan validitas data terkini.

Oleh karena itu, kepada petinggi maupun lurah diinstruksikan untuk menginventarisasi anak tidak sekolah.

Termasuk dengan kondisi kemiskinan ekstem, serta angka tengkes (stunting).

“Nanti Bappeda mendampingi camat-camat memonitor pendataan,” kata dia.

Khusus untuk data ATS, Pj. Bupati ingin dilengkapi dengan faktor penyebab masalah tersebut. Semisal karena kurangnya minat anak untuk sekolah, atau faktor ekonomi, lingkungan, komunikasi internal keluarga, sosial, maupun sebab kesehatan. Hasil dari pendataan ini ditarget rampung pada akhir Mei ini. “Eman-eman, sampai 12 tahun anak harus bisa bersekolah,” ujarnya.

Sementara itu permintaan Pj Bupati Jepara itu disambut para petinggi dengan menyatakan kesanggupannya. “Siap. Setuju,” sahut para peserta sosialisasi.

Sementara, Sekda Jepara Edy Sujatmiko, dalam paparannya merinci 5.230 ATS tersebut berada dalam rentang usia 6 – 21 tahun. Jika disempitkan, anak usia 7 – 18 tahun jumlahnya 4.440 anak. Terkait intervensi penanganan ATS di Kota Ukir, menurut dia, dilakukan mulai tahun 2021 di empat desa percontohan, yakni Desa Tulakan, Tubanan, Nalumsari, dan Tegalsambi. “Selanjutnya program direplikasi di semua desa,” ujarnya.

Tahun 2023 ini diharapkan semua desa dan kelurahan melaksanakan penyisiran dan pendataan kembali. Hal itu agar tidak ada ATS yang terlewat dan tidak mendapatkan layanan pendidikan. (HS-08)

Pj Bupati Jepara Minta Koperasi Mampu Jawab Tantangan Era Digitalisasi

Pelajar di Rembang Tak Perlu Beli Baju Adat, Cukup Baju Putih dan Bawahan Batik Lasem