Marak Aksi Cyber Stalking Atau Menguntit di Media Sosial, Ini Yang Bisa Dilakukan Korban

Foto ilustrasi cyber stalking.

 

HALO SEMARANG – Aksi Cyber Stalking atau perilaku menguntit di media sosial kini marak terjadi. LBH APIK Semarang mencatat, setidaknya pada tahun 2020 sudah ada tujuh laporan korban akibat cyber stalking.

Sementara itu, untuk tahun ini terdapat satu laporan dari pelapor yang menjadi sasaran cyber stalking dari mantan pacar.

“Kekerasan berbasis gender online termasuk cyber stalking ini pelakunya justru orang-orang terdekat korban, baik itu pasangan, mantan, atau teman dan kenalan korban,” kata Pembina LBH APIK Semarang, Cholida Hanum, Selasa (2/3/2021).

Hanum menjelaskan, cyber stalking adalah penggunaan teknologi yang disalah gunakan untuk menguntit tindakan korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau penelusuran jejak korban.

Dia menambahkan, sebetulnya cyber stalking dengan stalking itu adalah suatu bentuk tindakan kejahatan yang tidak jauh berbeda.

Yang membedakan yaitu cara atau bagaimana perantaranya yang dilakukan melalui media dunia maya. Bisa dalam bentuk via telpon, whatsapp, telegram, instagram, facebook dan lainnya.

“Paling berisiko menjadi korban cyber stalking adalah perempuan sebagaimana bentuk kekerasan gender pada umumnya,” jelasnya.

Hanum mengatakan, batasan perihal cyber stalking ini yaitu tindakan yang mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang.

Dan bisa juga memiliki niat membuat korban takut akan tindakan ilegal atau melukai.

“Jadi jika ingin tahu jangan berlebih, sewajarnya saja pastinya tak mencari hingga detail seseorang agar tak dianggap cyber stalking. Jangan sampai orang merasa tidak nyaman karena tiap individu memiliki privasi masing-masing,” lanjutnya.

Dia menyarankan, untuk korban yang terkena cyber stalking di media sosial harus tahu langkah-langkah yang harus dilakukan, di antaranya mendokumentasikan kejadian, memantau situasi yang dihadapi.

“Korban harus mengamati apakah memungkinkan untuk korban menghadapi pelaku sendiri entah itu dengan cara menegur atau bersikap tegas kepada pelaku,” katanya.

Jika korban menganggap tidak sanggup untuk menangani masalah itu sendiri maka carilah pertolongan entah itu individu, lembaga ataupun organisasi terpercaya yang dapat memberikan bantuan tercepat dan terdekat.

“Selanjutnya, blokir dan laporkan pelaku. Sebab di ranah online atau daring korban berhak untuk melaporkan atau memblokir pelaku yang dianggap membuat tidak nyaman atau mengancam diri korban,” ujarnya.

Menurutnya, korban cyber stalking dapat melaporkan tindakan itu ke ranah hukum, sebab dalam hal ini dijelaskan penegakan hukumnya di dalam UU ITE.

Kemudian dalam kasus yang diatasi oleh LBH APIK sepanjang tahun 2020 dan 2021, korban hanya menginginkan konsultasi saja dan tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Dia menjelaskan, pihaknya dapat menangani korban untuk ke tahap berikutnya akan dilanjutkan, apabila korban menghendaki.

Sebaliknya jika korban tidak menghendaki maka dari pihak pendamping juga tidak dapat memaksa.

Seluruh korban, kata dia, hanya sebatas tahap penanganan berupa pendampingan psikologis.

“Sebab dalam menangani kasus-kasus┬ákekerasan berbasis gender online, langkah pendampingan haruslah maksimal termasuk pendampingan hukum┬á dan psikologis,” terangnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.