in

Mantan Mensos Juliari Divonis 12 Tahun Penjara dan Mengganti Rp 14 Miliar

Menteri Sosial Juliari P Batubara

HALO SEMARANG – Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dijatuhi hukuman berlipat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara korupsi bantuan sosial tersebut, dihukum 12 tahun penjara, membayar denda 500 juta subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 14,59 miliar.

Jika Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita. Jika dari aset yang disita masih tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Juliari akan diganjar pidana badan selama dua tahun.

“Menyatakan terdakwa Juliari P Batubara, telah terbukti secara sah dengan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hakim M Damis saat membacakan amar putusan, Senin (23/8).

Dalam putusan itu, hakim juga mencabut hak politik terdakwa selama empat tahun, setelah Juliari selesai menjalani pidana pokok.

Putusan ini lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meminta Juliari dihukum 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan, ditambah pidana tambahan uang pengganti Rp14,5 miliar subsidair dua tahun penjara, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai Juliari terbukti telah menerima Rp 32,48 miliar, dalam perkara suap pengadaan bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Uang suap itu, dia terima dari sejumlah pihak.

Sebanyak Rp 1,28 miliar diterima dari Harry van Sidabukke, Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar M, dan Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap Juliari, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria.

“Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkal perbuatannya,” kata Hakim.

Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah Covid-19. Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, juga menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.

“Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim.

Selama persidangan kurang lebih empat bulan, terdakwa juga hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar.

Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, Juliari juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Atas perbuatannya Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (HS-08)

Share This

Polres Banjarnegara Gelar Bakti Sosial Bagi Paket Sembako pada Warga Kurang Mampu

Cegah Penyebaran Korona, tim Gabungan di Rembang Semprotkan Disinfektan di Fasilitas Umum