Mal Pelayanan Publik Disiapkan Untuk Layani Perizinan Calon Investor Di Kendal

Suasana Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kendal.

 

HALO KENDAL – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kendal yang baru selesai dibangun, hingga kini belum juga dioperasionalkan. Hal itu karena sejumlah gerai masih kosong.

MPP yang merupakan terobosan Bupati Kendal, Mirna Annisa tersebut, peresmiannya juga mundur dari rencana yang disiapkan, dan akan dibuka di tahun 2021.

Sebagai tempat pusatnya pengurusan segala perizinan di Kendal, terutama perizinan usaha, sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau investor untuk membuka usahanya di Kabupaten Kendal.

Dari pantauan beberapa hari kerja, di Mal Pelayanan Publik ini ada 15 gerai yang berada di lantai dasar Kantor DPMPTSP Kendal yang kondisinya masih lengang.

Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kendal, Mahmud Eko Saputro menjelaskan, molornya pengoperasian lantaran adanya pengalihan anggaran.

“Yakni anggaran yang akan digunakan untuk membeli sarana kelengkapan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kendal,” jelasnya, Jumat (30/10/2020).

Dikatakan oleh Eko, sarana kelengkapan yang dimaksud seperti, komputer, telepon, jaringan internet, kursi, dan sebagainya.

“Sehingga tidak memungkinkan untuk bisa kami paksakan beroperasi. Anggaran yang sedianya digunakan untuk meresmikan MPP juga dialihkan untuk penanganan Covid,” terangnya.

Dia pun mengaku jika rencananya MPP akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Saat ini pihaknya telah mengusulkan kelengkapan sarana di APBD Perubahan 2020 ini. Itu pun menurutnya belum bisa dilengkapi seluruhnya.

“Sebagian sarana termasuk anggaran peresmian akan diusulkan melalui APBD 2021. Karena tahun ini sudah tidak memungkinkan, jadi 2021 kalau disetujui anggarannya, bisa kami resmikan,” ungkap Eko.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kendal, Anang Widiasmoro menambahkan, adanya MPP ini tidak hanya memudahkan investor dalam pengurusan izin.

“Tapi juga pengurusan segala pajak, perpanjangan SIM, transaksi perbankan dan sebagainya,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan draft nota kesepahaman bersama (MoU) dengan instansi vertikal. Seperti kantor perpajakkan, kepolisian, perbankan kantor pertahanan dan sebagainya.

“Pelayanan publik nantinya menjadi satu di sini. Sebagai contoh MoU dengan kepolisian adalah untuk hal pelayanan perpanjangan SIM. Sehingga bisa cepat dan lebih dekat, karena tidak perlu datang ke Polres Kendal, tapi bisa dilaksanakan di MPP ini,” papar Anang.

Untuk izin usaha, diakuinya nantinya butuh Surat Keputusan (SK) Bupati untuk penempatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Seperti, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sebagainya. Sehingga bisa memudahkan investor untuk mengurus izin di Kendal,” ungkap Anang.

Terpisah, Bupati Kendal, Mirna Annisa mengatakan, dengan adanya MPP ini memberikan kemudahan investasi di Kendal. Di antaranya kemudahan perizinan bagi investor yang akan masuk ke Kendal.

“Dengan adanya MPP di DPMPTSP calon investor yang mengurus perizinan mudah dengan waktu singkat,” katanya.

Untuk itu, dia pun meminta warga untuk mendukung pembangunan di Kendal, baik pembangunan ekonomi maupun infrastruktur di Kendal.

“Jika jalan baik maka tidak ada lagi warga mengeluhkan jalan rusak. Begitupun jika kawasan industri dan pelabuhan dioperasikan, maka dapat mudah untuk mencari pekerjaan di Kendal tanpa harus merantau ke daerah lain maupun luar negeri,” pungkas Mirna.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.