HALO SEMARANG – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mewanti-wanti masyarakat Indonesia, agar tak terbelah akibat Pemilu 2019 ini. Masyarakat boleh bersaing, menentukan pilihannya, tetapi harus dilakukan secara sehat dan positif. Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Komplesitas Ideologi Di Era Millenial” di kampus Universitas Semarang (USM), bersama ketua pembina yayasan alumni Undip, Prof Muladi, dan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Sabtu (16/3/2019).
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka setiap warganya boleh berbeda pendapat dan pilihan, terutama berkaitan dengan pandangan politik.
“Tapi ada tiga koridor yang perlu diingat warga negara dalam melaksanakan hak-haknya tanpa merusak Pancasila. Tiga itu di antaranya kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan di mata hukum, dan menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Menurut Mahfud MD, ketiga koridor ini berkesinambungan. Kebebasan berpendapat menurutnya termasuk dalam memilih partai atau capres manapun dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Kebebasan berpendapat, menurut Mahfud MD bisa terjadi karena masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
“Dengan mengaplikasikan hal tersebut secara baik dan positif, artinya kita sudah menjaga keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila,” urainya.
Mahfud MD menilai, apabila sebuah negara sudah rusak dan terjadi perpecahan, untuk memperbaikinya akan sulit. Ia mencontohkan, salah satu negara yang mengalami perpecahan adalah Suriah.
“Di sana tak ada ketenangan. Lalu juga Afghanistan dan Irak. Tak ada ketenangan di situ. Mereka terlanjur pecah, jadi tawar menawar untuk bersatu susah sekali,” tambah Mahfud.
Prof Muladi pun menyampaikan hal yang hampir sama. Menurutnya, generasi muda Indonesia jangan sampai lupa pada akar budayanya. Karena negara yang lupa akan budayanya, menurutnya sangat berbahaya dan rawan perpecahan.
“Banyak negara besar lupa budaya dan akhirnya hancur. Contohnya seperti Yugoslavia dan Uni Soviet. Dua negara ini dulunya besar, tapi karena lupa akan akar budayanya akhirnya pecah menjadi beberapa negara. Kalau Indonesia tak ingin hancur, harus berpegang teguh pada Pancasila dan tak meninggalkan budayanya,” kata mantan Menteri Kehakiman merangkap Menteri Sekretaris Negara pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan ini.
Sementara Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono menegaskan, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh terhadap ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Di era millenial ini, dia berharap penyampaian wawasan kebangsaan dengan ideologi Pancasilanya, juga bisa diampaikan melalui media sosial. Apalagi generasi millenial sekarang, aktivitasnya banyak menggunakan media sosial. “Jangan sampai mereka hanya menerima informasi yang tidak baik saja. Pembelajaran Pancasila harus bisa disampaikan melalui media sosial juga. Nilai-nilai di semua sila di Pancasila harus diamalkan semua orang. Terutama generasi muda. Dan harus disebarluaskan di media media sosial agar menjadi acuan untuk orang lain,” tegas dia.(HS)
