in

Luasan Hutan Mangrove Jateng Turun 73 Hektare, DLHK Jateng Kebut Pelestarian

Ilustrasi rehabilitasi hutan mangrove, dok: pixabay.com

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyebut luasan kawasan hutan mangrove di Jateng menurun. Tercatat, di tahun 2020 penurunan tersebut mencapai 73 hektare.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng, Widi Hartanto mengatakan, penurunan luasan kawasan hutan mangrove di Jateng relatif baik dan tidak terlalu besar.

“Kondisi mangrove di Jawa Tengah sebenarnya relatif baik. Kalau kita melihat perkembangan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 penurunannya tidak terlalu besar,” kata Widi saat dihubungi halosemarang.id melalui sambungan telepon, Rabu (13/10/2021).

Ia menuturkan, mulanya pada tahun 2017 luasan kawasan hutan mangrove di Jateng seluas 12.667 hektare. Namun di tahun 2020, mengalami kemerosotan dan tersisa 12.594 hektare. Hal itu terjadi karena adanya alih fungsi lahan dan proses abrasi.

“Tahun 2017 ada 12.667 hektare, pada 2020 12.594 hektare. Relatif menurun sedikit hanya 73 hektare saja,” tuturnya.

Kendati demikian, ia menyebut tengah mengebut rehabilitasi kawasan hutan mangrove. Gerakan rehabilitasi hutan mangrove sedang dilakukan di 16 kawasan yang tersebar seluruh kabupaten/kota pesisir Jateng.

“Kami selalu melakukan gerakan rehabilitasi dan penanaman mangrove di 16 kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang memiliki pesisir bersama stakeholder terkait baik itu BPDAS, Dinas Kelautan, dan juga pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa serta masyarakat,” ujarnya.

Widi menyampaikan, dari 16 kawasan hutan mangrove, pihaknya sedang mengembangkan tiga kawasan hutan mangrove esensial bersama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Pemali Jratun dan pemerintah daerah setempat.

“Sudah membaik, bahkan di Jawa Tengah sekarang sudah ada tiga kawasan ekosistem esensial mangrove. Di Kabupaten Pemalang, Rembang, dan Kebumen, luasnya kurang lebih 18 hektare yang dikelola oleh DLHK, BPDAS dan pemerintah kabupaten/kota sendiri dibantu masyarakat,” ucapnya.

Tiga kawasan hutan mangrove tersebut menerapkan model ekowisata sebagai edukasi dan untuk menunjang perekonomian masyarakat sekitar.

“Kami akan kembangkan terus, nanti kalau kerapatannya sudah baik akan diusulkan seperti itu. Di samping bisa untuk konservasi juga menjadi ekowisata,” katanya.

Dengan adanya penyusutan kawasan hutan mangrove yang terjadi saat ini, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pelestarian mangrove.

“Itu akan bermanfaat menahan laju abrasi, karena laju abrasi ini cukup besar seperti di Kota Semarang dan Demak. Kemudian ini membantu kita untuk penyerapan Co2 juga,” paparnya.(HS)

Share This

Menjaga Stabilitas Harga Pangan dan Inflasi di Kabupaten Kendal

Korban Pembacokan Lansia Lantaran Dugaan Mencuri Ikan Diancam 7 Tahun Penjara