Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Lokalisasi GBL akan Ditutup, Pernah jadi Surga Prostitusi di Wilayah Perbatasan Kendal dan Semarang

Foto ilustrasi.

 

LOKALISASI Gambilangu atau GBL yang ada di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, rencananya akan ditutup oleh Pemkot Semarang. Setelah berkoordinasi dengan Pemkab Kendal, rencana penutupan akan dilaksanakan pada 19 November 2019. Lokalisasi ini pernah jadi surga prostitusi di wilayah perbatasan Kendal dan Semarang.

Saat halosemarang.id berkunjung di lokasi tersebut beberapa waktu lalu, suara musik terdengar dari rumah-rumah yang ada di kompleks lokalisasi itu. Di teras depan rumah, beberapa wanita pekerja seks (WPS) tampak sedang duduk santai mengenakan kaus ketat dengan dipadu celana pendek dan ada pula yang dipadupadankan dengan celana jins panjang. Kebanyakan dari para WPS ini berusia sekitar 20 hingga 35 tahun. Dengan dandanan mencolok, mereka kerap mengumbar senyum kepada setiap pengunjung yang lewat.

“Mampir, Mas,” sapa salah seorang WPS kepada halosemarang.id.

Lokalisasi GBL terletak di perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, dan terbagi dalam dua wilayah. Menurut informasi yang didapat, jumlah WPS yang menghuni dua lokalisasi GBL itu sekitar 350-an orang. Sebanyak 200an orang di antaranya berada di GBL Kendal, dan 126 orang ada di wilayah Kota Semarang. Mereka hampir semuanya berasal dari luar daerah, seperti Purwodadi, Jepara, Bandung, dan lainnya.

Salah satu penghuni lokalisasi GBL yang mengaku bernama Sonya (35) menceritakan, kompleks ini sudah ada sejak tahun 70-an. Penghuninya keluar masuk silih berganti. Namun seiring dengan perkembangan zaman, lokalisasi yang dulunya kumuh tersebut kini sudah menjadi salah satu kawasan “mewah”. Rumah-rumah untuk hiburan dan pelampiasan nafsu syahwat pria hidung belang itu kini sudah dilengkapi ruang karaoke dengan fasilitas air conditioner (AC).

Kini setiap tamu yang datang ke GBL tidak lagi para sopir truk seperti dulu, tetapi dari berbagai kalangan. Menurutnya, sekitar tahun 1970 hingga 1980-an, lokalisasi GBL diramaikan oleh musik dangdut dari pengamen jalanan. Namun, situasinya sudah berubah sejak 1990-an. Musik dangdut dari pengamen jalanan telah hilang dan berubah menjadi tempat karaoke. Jadi, para tamu tidak hanya bisa menggunakan jasa WPS saja, tetapi juga bernyanyi dengan ditemani oleh pemandu karaoke (PK).

Tarif untuk karaoke per jam bervariasi tergantung fasilitas, mulai Rp 40.000 hingga Rp 50.000/jam. “Kalau ruangannya tidak ber-AC, sewa karaokenya Rp 25.000/jam. Yang ber-AC ada yang Rp 30.000/jam, ada juga yang Rp 40.000/jam, tergantung tempatnya,” katanya sambil menerangkan bahwa ada sekitar 80 rumah yang menyediakan ruang karaoke.

Sebagai informasi, lokalisasi Gambilangu adalah sebuah kawasan prostitusi yang berada tepat di perbatasan Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Meski masih satu kawasan, lokalisasi ini sebagian masuk ke wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagian lagi ada di wilayah Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Sebelum menjadi lokalisasi, kawasan yang kini bersebelahan dengan Terminal Mangkang Semarang tersebut merupakan permukiman kumuh yang awalnya dihuni oleh beberapa orang saja. Keterangan dari beberapa warga, tahun 1970 Gambilangu masih berupa tegalan dengan pohon-pohon besar.

Mulai tahun 1972, masyarkat luar mulai mendirikan bangunan semi permanen di wilayah itu. Rumah semi permanen tersebut kemudian kerap disewakan untuk menginap tamu yang mengajak teman kencan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri di sana.

Rumah tersebut layaknya losmen sederhana dan belum memiliki pekerja seks yang tinggal menetap di lokasi tersebut. Lambat laun daerah tersebut ramai didatangi penghuni baru. Masuknya orang-orang baru tersebut mengubah tempat itu menjadi lokalisasi tidak resmi.

Pernah Akan Ditutup

Gambilangu berubah nama menjadi Sumberejo pada tahun 1976, dengan adanya perluasan wilayah Kodya Semarang.
Seiring dengan banyaknya orang-orang yang tingal di daerah tersebut, lama-kelamaan banyak warga yang kemudian ikut membuka usaha karaoke dan menyewakan rumahnya untuk praktik prostitusi.

Sebutan GBL itu sendiri berasal dari singkatan Gambilangu, yang kemudian tenar karena memudahkan pengucapanya dan orang menyebutnya dengan nama GBL hingga kini.

Wacana menutup lokalisasi tersebut pernah mengemuka di masa reformasi, sekitar tahun 1998. Isu penutupan saat itu, ternyata malah berimbas buruk. Yaitu para wanita pekerja seks yang semula menjajakan diri di sana, kala itu malah menyebar di tempat keramaian di wilayah Kendal.

Dan tahun ini, Pemkot Semarang kembali berencana menutup lokalisasi Gambilangu atau yang dikenal dengan sebutan GBL pada 19 November 2019 mendatang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Muthohar mengatakan, jadwal penutupan lokalisasi GBL sesuai dengan arahan dari Direktur Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, lantaran sebagian wilayah lokalisasi GBL masuk Kabupaten Kendal.

“Kami koordinasikan dengan Kabupaten Kendal. Yang jelas, Kota Semarang siap,” kata Muthohar saat melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi GBL, di gedung pertemuan RW VI, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Senin (11/11/2019).

Dia menyebut, ada 126 wanita pekerja seks (WPS) yang berada di GBL wilayah Kota Semarang. Terkait dengan seremonial penutupan, tidak jauh berbeda dengan penutupan lokalisasi Sunan Kuning yang telah dilakukan beberapa pekan lalu.

Seremonial penutupan rencananya akan dilakukan di Terminal Mangkang agar dapat menampung seluruh WPS serta tamu undangan.

Adapun hal yang membedakan yakni penyaluran dana bantuan sosial atau dana tali asih.

Saat penutupan lokalisasi Sunan Kuning, para WPS mendapatkan dana tali asih dari APBD Pemkot Semarang. Sehingga, Dinsos yang mempersiapkan mulai dari pembuatan rekening, pemberkasan, hingga pembagian buku tabungan.
Sementara, WPS GBL akan mendapatkan tali asih langsung dari Kementrian Sosial (Kemensos). Dalam pembangian dana bantuan sosial ini, Kemensos bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Yayasan At Tauhid. Sehingga, segala bentuk penyaluran dana akan dilakukan Yayasan At Tauhid.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rehabilitasi At Tauhid, Singgih Yongki Nugroho mengatakan, masing-masing WPS akan mendapatkan dana bantuan sosial melalui rekening masing-masing sebesar Rp 6 juta.

Adapun rinciannya yaitu dana transport sebesar Rp 250 ribu dan dana jaminan hidup sebesar Rp 750 ribu. Sedangkan sisanya Rp 5 juta merupakan dana usaha ekonomi produktif.

“Pada 19 November nanti akan ada penyerahan buku rekening dan kartu ATM,” ucapnya.

Ditegaskan Yongki, dana ekonomi produktif ini 70 persen harus dibelanjakan untuk alat usaha dan 30 persen untuk bahan usaha. Hal ini agar dana yang diberikan Kemensos benar-benar digunakan oleh para WPS sebagaimana mestinya.

“Misalkan mau buka usaha bakso, alat usahanya ada gerobak, panci, wajan, kompor, meja, kursi. Bahannya seperti tepung, daging, dan lain-lain. Kami akan mendampingi WPS saat membelanjakan uangnya dan harus ada kuitansi yang jelas. Kami akan dampingi semaksimal mungkin supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera,” papar Yongki.

Terkait pemulangan WPS, lanjutnya, mereka sudah diberi uang transpot untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Sehingga, diharapkan WPS bisa mempergunakannya sebaik mungkin.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang