in

Lewat GeoTagging Stunting, Praja IPDN Bantu Pemkot Cirebon Turunkan Angka Stunting

Rektor IPDN Prof Dr Hadi Prabowo (kedua dari kanan) bersama Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi (kedua dari kiri) dan Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana foto bersama setelah tuntasnya kegiatan GeoTagging Stunting/dok

HALO CIREBON – Usung kegiatan GeoTagging Stunting, Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)-Kemendagri berhasil membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menurunkan angka stunting.

Kegiatan ini dilakukan oleh 354 orang satuan praja madya IPDN saat melaksanakan praktik magang III selama 21 hari di Kota Cirebon. Menurut Rektor IPDN Prof Dr Drs Hadi Prabowo, MM, GeoTagging Stunting adalah program menampilkan data numerik menjadi data geospasial dengan cara tagging secara fisik di lapangan terhadap balita penyandang stunting.

’’Kegiatan ini dilakukan praja dengan didampingi oleh aparatur kelurahan, RT/RW dan kader Posyandu. Dimulai dengan melakukan verifikasi data kependudukan/KK hingga pemetaan lingkungan/rumah tinggal dari balita penyandang stunting,’’ ujar Hadi Prabowo di Kota Cirebon, Rabu (3/7/2024).

Berdasarkan program ini diperoleh data, yakni sebanyak 3.097 balita yang tersebar di 5 kecamatan dan 22 kelurahan telah terverifikasi.

’’GeoTagging Stunting yang dilakukan oleh Praja merupakan langkah terobosan yang tepat karena melalui GeoTagging diharapkan Pemkot Cirebon dapat memetakan target dan lokasi balita stunting secara akurat guna membangun database terkait jumlah balita stunting. Hal ini akan berdampak pada pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, karena kebijakan publik yang baik harus didukung dengan adanya data yang akurat dan berbasis bukti, serta komitmen dari pembuat kebijakan,’’ jelasnya.

Rektor IPDN berharap dengan adanya data ini Pemkot Cirebon dapat melakukan pemetaan permasalahan yang akurat.

’’Hal ini akan berimplikasi positif pada upaya penentuan langkah-langkah penanganan stunting yang efisien dan efektif baik itu melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif,’’ imbuhnya.

Selain program GeoTagging Stunting, para praja juga melaksanakan program umum dengan melakukan praktik pembelajaran lapangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cirebon berdasarkan kekhususan program studi masing-masing.

’’Hal ini bertujuan agar praja mampu mempraktikkan keilmuan program studinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan mampu menganalisis permasalahan atau fenomena pemerintahan yang terjadi berdasarkan perspektif keilmuan dan keahlian program studi masing-masing,’’ tutur Hadi Prabowo.

Wali Kota Cirebon Drs H. Agus Mulyadi, MSi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas program GeoTagging yang dilaksanakan oleh satuan Praja Madya IPDN.

’’Kami mengucapkan terima kasih kepada rektor dan seluruh praja, ini merupakan bekal yang akan kita jadikan rujukan untuk melakukan intervensi terhadap penurunan angka stunting,’’ kata Agus.

Sementara itu, kegiatan Magang III bagi 757 orang satuan Praja Madya di Kabupaten Majalengka juga selesai Rabu (3/7/2024).

Adapun fokus program yang dilaksanakan Praja Madya di Majalengka adalah kegiatan pendampingan program Regsosek dengan melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi digital melalui Aplikasi Bangkit Majalengka.

Praja IPDN berhasil melaksanakan validasi dan verifikasi data terhadap 50.058 KK yang oleh mereka dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni kategori sangat miskin berjumlah 4.159 KK, kategori miskin (13.356 KK), kategori rentan miskin (19.658 KK), kategori tidak miskin (9.545 KK) dan kategori pindah/meninggal (3.264 KK).

Pj Bupati Majalengka Dr H Dedi Supandi, SSTP, MSi mengatakan, data yang dikumpulkan oleh praja IPDN akan menjadi bekal data bagi Pemkab Majalengka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Majalengka.(HS)

Layanan Perpajakan Berbasis NIK, NPWP 16 Digit dan NITKU Diluncurkan

Kunker di Dua Perusahaan, Pj Gubernur Jateng Cek Kondisi Ketenagakerjaan dan Perkembangan Usaha