in

Lebih Serius Tangani Persoalan Stunting

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan lebih serius dalam upaya penanganan kasus stunting. Hal itu karena saat ini, Jawa Tengah masuk dalam 12 provinsi di Indonesia yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengentaskan stunting.

Bukan tanpa alasan, Jawa Tengah masuk dalam provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih ada 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Di antaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang. Kabupaten Banjarnegara termasuk kategori tinggi angka stuntingnya.

Di tahun 2021, dari catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, kasus stunting di sana masih 22,67 persen. Angka kasus ini sebenarnya sudah menurun, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 22,93 persen.

“Stunting tidak boleh dipandang sebelah mata. Anak dengan kondisi stunting cenderung memiliki kecerdasan lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh dengan optimal. Pada akhirnya, stunting dapat menurunkan kualitas SDM,” katanya, Senin (10/8/2022).

Selain melibatkan pihak swasta untuk membantu penanganan stunting, perlu juga adanya politik anggaran yang lebih berpihak pada upaya penyelamatan generasi muda. Khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

“Salah satu faktor terjadinya masalah stunting adalah faktor ekonomi. Maka hal ini harus diperhatikan serius. Pasca-pandemi, ekonomi Jateng sudah mulai membaik, maka perlu ada upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Selain itu sosialisasi di masyarakat tentang persoalan stunting harus terus digencarkan,” kata dia.

Masyarakat juga diharapkan terus berperan aktif mempercepat penurunan angka kasus stunting (anak kerdil akibat kekurangan gizi kronis). Sebab, hal itu terbukti efektif menurunkan angka stunting yang masih ada sampai sekarang.

Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Widwiono mengatakan, penurunan angka stunting memerlukan peran berbagai pihak.

“Karena ini membutuhkan biaya, pemikiran, dan sebagainya. Effort ini banyak sekali dibutuhkan untuk (mengurangi) stunting, khususnya untuk pembiayaan,” kata Widwiono beberapa waktu lalu.

Menurut Widwiono, BKKBN terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal di provinsi maupun dengan kabupaten/kota. Selain itu juga, ada juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota hingga.tingkat desa. Mereka bekerja secara bersama.

Tim itu terdiri dari pimpinan OPD, seperti dinas kesehatan yang memimpin percepatan stunting di bidang penyebab spesifik seperti pemenuhan gizi, dinas perempuan untuk konseling, dinas PU untuk penanganan infrastruktur.

“Sebab penyebab stunting salah satunya karena infrastruktur yang kurang bagus. Kita secara bersama-sama mengeroyok secara konvergen,” ujarnya.

Widwiono menuturkan, sampai sekarang, angka stunting sudah turun dari 27,6 pesen menjadi 20,9 persen. Sedangkan angka stunting nasional turun dari 27,6 persen ke 24 persen. “Jawa Tengah sudah leading penurunanya, hampir tujuh persen. Bagus sekali,” beber Widwiono.

Provinsi Prioritas

Meski demikian, pihaknya tidak lantas berpuas diri. Sebab, nasional tetap meminta Jateng untuk mempercepat lagi melakukan penurunan kasus. Praktis harus ada strategi yang diubah, khususnya untuk mencegah sebelum terjadinya stunting.

Sementara menurut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, masuknya Jawa Tengah ke dalam prioritas provinsi dalam percepatan penanganan stunting bukan karena angkanya tinggi. Melainkan merupakan satu di antara provinsi yang memiliki penduduk terpadat.

“Bahkan, di antara 12 provinsi yang masuk prioritas percepatan penanganan stunting, Jawa Tengah yang paling rendah. Sedangkan ada 7 provinsi yang masuk dalam kategori tinggi,” tuturnya.

Presiden menargetkan pada tahun 2024 angka stunting secara nasional bisa turun hingga 14 persen. Maka dari itu, apabila ada penurunan kasus di 12 provinsi prioritas tersebut, kemungkinan besar target bisa tercapai. Saat ini angka stunting nasional masih tinggi yaitu 24,4% atau kira-kira 5,33 juta balita mengalami stunting.

“Kuncinya ada di 12 provinsi ini. Kalau semuanya bisa turun, maka target nasional terpenuhi. Selain Jawa Tengah, ada provinsi Jabar, Jatim, Banten, dan Sumatera Utara. Angka penurunan stunting di Jawa Tengah sudah bagus, mencapai 20,8 persen. Lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

Untuk mengatasi stunting di Jawa Tengah, tidak hanya mengandalkan peran dari BKKBN saja. Melainkan juga peran dari seluruh kepala daerah hingga tim pendamping keluarga yang diterjunkan di tiap desa.(Advetorial-HS)

Hasil Autopsi dari Tim Forensik Polda Jateng terhadap Penemuan Kerangka Manusia di Boja

Pindah Pelayanan Publik ke Taman, Pemohon Naik Drastis Capai 300 Persen di Gajahmungkur