Larangan Mudik Lebaran, Awak Transportasi Hanya Bisa Mendukung

Foto ilustrasi: Suasana antrean kendaraan pemudik di GT Kalikangkung yang melewati jalur tol Trans Jawa, pada arus mudik tahun 2019 lalu.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan pelarangan mudik Lebaran 2021. Upaya tersebut serentak diterapkan di seluruh Tanah Air. Berlaku dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021.

Larangan mudik tahun ini secara nyata berdampak pada dunia transportasi. Di mana biasanya, dunia transportasi meraup keuntungan besar-besaran saat musim mudik tiba.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Tengah Hadi Mustofa mengatakan, larangan mudik Lebaran menjadi aturan dari pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, pihaknya mendukung kebijakan yang berdasar Surat Edaran (SE) 13 tahun 202 tentang peniadaan mudik pada Hari Raya Idul Fitri.

“Bagaimanapun, setuju tidak, ini sudah menjadi aturan pemerintah ya mau tidak mau tetap mendukung sebagai warga negara yang baik. Dengan rasa berat hati, pasrah, mohon perhatian saja dari pemerintah,” kata Hadi kepada halosemarang.id, Selasa (27/4/2021).

Hadi mengungkapkan dampak kerugian akibat larangan mudik ini. Kerugian paling banyak dialami oleh pengusaha otobus antar-kota antar-provinsi (AKAP).

“Kalau rugi yang jelas mengalami kerugian, tapi kalau disuruh pilih boleh dan tidak ya pilih boleh (mudik). Karena memang, mudik ini bagi angkutan AKAP itu yang ditunggu-tunggu, sebab yang kemarin tidak bisa bekerja,” ungkapnya.

Ditanya soal moda transportasi AKAP yang tetap beroperasi, Hadi memastikan seluruh pengusaha transportasi mendukung kebijakan ini untuk menurunkan angka penularan Covid-19.

“Percuma saja jika beroperasi, karena sudah disekat-sekat,” imbuh Hadi.

Hadi menuturkan, selama pandemi Covid-19 awak bus banyak yang mengalami permasalahan perekonomian. Keluhan-keluhan banyak dia tampung untuk dapat disampaikan ke pemerintah agar bantuan dapat disalurkan.

“Saya mohon pemerintah harus memperhatikan awak angkutan dulu, setelah itu baru perusahaannya, untuk teknisnya monggo silakan,” bebernya.

“Sebelum Covid-19 awak angkutan itu tidak termasuk warga miskin, setelah Covid-19 ini menjadi yang paling miskin. Jadi awak angkutan dengan buruh bangunan kuli saja lebih rendah,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan terdapat 14 titik lokasi pengetatan yang tersebar di Jawa Tengah.

“Terdapat 14 titik di perbatasan-perbatasan,” kata Henggar.

Menurut Henggar, pihaknya bekerja semaksimal mungkin dalam menangani mudik. Presentasi pemudik yang akan masuk Jawa Tengah kurang lebih 43 persen.

“Kurang lebih 57 persen berangkat, 43 persen masuk proporsinya sekitar itu untuk saat ini,” imbuhnya.

Diungkapkan Henggar, potensi pemudik tahun ini berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tercatat 4,6 juta orang dari 11 persen potensi mudik.

Pada tahun lalu, lanjutnya, jumlah pemudik yang tercatat masuk Jawa Tengah menggunakan moda transportasi pesawat, kapal laut, kereta api, dan bis selama masa angkutan lebaran ialah 661 ribu orang. Sedangka, pemudik yang sudah tiba di kampung halaman tercatat 961 ribu orang.

Henggar yakin pada tahun ini jumlah pemudik yang tiba tidak sampai satu juta orang.

“Kami yakin mudah-mudahan tidak sampai satu juta pemudik. Tujuan pemerintah sampai dan untuk keselamatan bersama,” harapnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.