Lakukan Pungli Program PTSL, Kejari Eksekusi Perangkat Desa Sidomukti

Ilustrasi kriminal.

 

HALO KENDAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal melakukan ekseksusi terhadap MAR, Perangkat Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis tahun 2017 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

MAR, selaku bendahara kelompok masyarakat (pokmas), sebelumnnya dinyatakan tidak terbukti alias bebas oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani masalah ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi JPU Kejari Kendal. MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang.

- Advertisement -

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kendal, Dani K Daulay mengatakan, dalam putusan kasasi, majelis hakim MA bernomor 2963K/PID.SUS/2020 pada 8 Desember 2020 lalu, MAR terbukti melakukan pungutan liar (Pungli). Hal itu dilakukan dengan cara menarik biaya tambahan kepada penerima PTSL di Desa Sidomukti.

“Melakukan pungutan liar, artinya menarik iuran di luar ketentuan yang ada. Mengambil keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri atas hasil iuran tersebut,” terang Dani, Selasa (26/1/2021).

“MAR diputuskan dipidana satu tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta atau tiga bulan kurungan jika tidak dibayarkan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesat Rp 2,5 juta UP untuk di setor ke kas negara,” jelasnya.

Dani menjelaskan, penarikan biaya PTSL tidak berdasar musyawarah penerima PTS di Desa Sidomukti pada tahun 2017 lalu. Besar biaya yang ditarik yakni sebesar Rp 650 ribu dari besar biaya yang harusnya dibebabkan sebesar Rp 150 ribu.

Dalam penarikan, MAR tidak sendiri. Tindakan melawan hukum itu dilakukan bersama-sama dengan PAR selaku Ketua Panitia Pokmas PTSL 2017 Desa Sidomukti dan SG yang saat itu menjabat Kepala Desa Sidomukti. Penarikan iuran PTSL tidak melalui rapat kesepakatan antara peserta dengan peserta.

“Seharusnya tidak ada unsur lain. Tapi di sini MAR bersama PAR dan Mantan Kades SG menetapkan dan menarik biaya Rp 650 ribu per peserta,” imbuhnya.

Dari biaya tersebut, ada item penggunaan biaya sebesar Rp 250 sebagai lain-lain. Yakni untuk penerbitan PPAT.

“Padahal sedianya biaya PPAT tidak ada,” jelasnya.

Akibatnya ada sisa dana iuran sebesar Rp 32 juta yang dikuasai panitia pokmas. Di mana uang tersebut dibagi-bagi untuk MAR Rp 2,5 juta, Mantan Kades SG Rp 12 juta, dan PAR selaku Ketua Panitia Pokmas Rp 17,5 juta.

“Tapi dalam putusan kasasi MA, untuk berkas kasus PAR dinyatakan bebas. Atau MA menolak permohonan JPU. Sedangkan untuk kasasi Mantan Kades SG saat ini masih proses di MA. Kami masih menunggu putusan MA untuk berkas Mantan Kades SG,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.