Kuasa Hukum: Klien Kami Tak Layak Dipailitkan

Hanitiyo Satria Putra menunjukkan berkas perkara persoalan kepailitan kliennya yang dinilai janggal.

 

HALO SEMARANG – Anggota tim kuasa hukum termohon pailit perkara no 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg, Hanitiyo Satria Putra, merasa aneh dengan dikabulkannya permohonan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menurut Hanitiyo, kliennya hanya sebagai penjamin utang dari anaknya saja, bukan sebagai orang yang berutang atau debitur. Bahkan, kliennya sudah melakukan pelunasan atas utang anaknya dengan memberikan tiga sertifikat tanah kepada pemohon pailit.

Itu dibuktikan dengan Akte Notaris dan dua putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- Advertisement -

Dalam putusan tersebut menyatakan tidak ada utang dari termohon kepada pemohon.

“Saya selaku kuasa hukum menyayangkan dengan adanya permohonan pailit. Itu sama saja itikad baik klien kami tersebut diabaikan oleh majelis hakim. Klien kami tidak layak dipailitkan. Ini ada apa?” ucap Hanitiyo, melalui sambungan telepon, Minggu (28/3/2021).

Perkara pailit no. 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg tersebut telah diputus 16 Februari 2021 lalu oleh majelis hakim yang terdiri dari Bakri sebagai ketua majelis, Asep Permana dan Eko Budi Supriyanto sebagai hakim anggota.

Hanitiyo berujar, Bahwa selaku kuasa hukum sudah mengirim surat kepada Hakim Pengawas dan Tim Kurator meminta penundaan atas segala kegiatan perkara pailit Nomor: 32/Pdt. Sus-Pailit/2020/pn.smg, dikarenakan masih mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA) supaya tidak menimbulkan akibat hukum dari pelaksanaan atas putusan pailit tersebut.

“Pastinya jika ada kesalahan, klien kami akan melakukan upaya hukum dari perbuatan tersebut,” tegasnya.

Terlepas dari hal itu, anak dari termohon pailit telah melakukan pembayaran kepada pemohon pailit melalui transfer bank. Hanya saja, identitas penerima berbeda dengan identitas pemohon pailit.

“Selain itu, perlu kami jelaskan bahwa pemohon pailit dahulu pernah menjalani hukuman pidana terkait identitas palsu di Pengadilan Negeri Sleman,” ungkapnya.

Tim kuasa hukum termohon telah melayangkan klarifikasi terkait identitas yang sebenarnya dari pemohon pailit, di mana pada persidangan pailit, pemohon dan kreditur lainnya tidak pernah hadir dalam persidangan. Surat klarifikasi ditujukan kepada kuasa hukum pemohon, dengan tembusan ke pemohon pailit, hakim pengawas, Ketua PN Semarang.

“Saya menyayangkan sampai dua kali kirim surat klarifikasi dikirim belum ada tanggapan atas surat tersebut sampai saat ini,” keluhnya.

Terkait klarifikasi, anggota kuasa hukum lainnya dari kantor hukum “Law & Justice” Advocates and Legal Consultant, Dody Ariadi mengatakan, telah melayangkan permohonan klarifikasi tersebut ke PN Semarang, beberapa waktu lalu.

“Kami masih menunggu jawaban klarifikasi yang kami layangkan. Sampai sekarang belum ada tanggapan dan jawaban dari PN Semarang,” kata Dody.

Tidak hanya terkait identitas pemohon pailit, permohonan klarifikasi juga dilayangkan terkait berkas kasasi yang dikirimkan PN Semarang ke Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, dalam putusan gugatan ketiga, ada tiga salinan putusan yang isinya berbeda.

Seperti diberitakan, tim kuasa hukum termohon menerima salinan putusan pada 18 Februari 2021. Salinan putusan tersebut menjadi dasar penyusunan memori kasasi karena adanya batasan waktu 8 hari kalender untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

Setelah memori kasasi disampaikan, hakim PN Semarang merevisi isi putusan. Belakangan, diketahui ada perubahan lagi terkait isi putusan tersebut yang kemudian dijadikan berkas kasasi ke MA.

“Dengan timbulnya tiga putusan, kami merasa butuh kepastian hukum untuk menentukan putusan mana yang digunakan dalam proses kepailitan, dalam hal ini upaya kasasi kami,” jelas Dody.

Perkara pailit ini diajukan pemohon yaitu RR terhadap BH, selaku penjamin anaknya yaitu AH. Saat itu, AH memiliki utang sebesar Rp 8,945 miliar. Dalam perjalanan, utang tersebut telah dibayar dengan tiga sertifikat lahan.

Putusan perkara ini juga dinilai janggal dan sarat kepentingan karena sebelumnya telah ada dua gugatan pailit dengan subjek dan objek yang sama. Yaitu perkara PKPU nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg yang amar putusannya menolak permohonan pemohon.

Kemudian, perkara nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg yang isinya sama dengan perkara sebelumnya yaitu menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon.

Perkara tersebut saat ini masih dalam proses. Para kurator yang ditunjuk hakim dalam berkas putusan, diagendakan melakukan rapat kreditur di PN Semarang, Senin (29/3/2021).

“Kami mengundang khalayak umum untuk memantau jalannya proses hukum ini di mana berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan sangat mencerminkan betapa bobroknya peradilan niaga di PN Semarang karena ulah oknum mafia peradilan,” tandasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.