in

KSP Desak Usut Tuntas Dugaan Kebocoran 279 Juta Data Kependudukan

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan.

 

HALO SEMARANG – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan menyebut kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat masyarakat khawatir dan cemas.

Masyarakat merasa terganggu dengan kerahasiaan data pribadi yang dapat diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita semua dihebohkan dengan adanya pemberitaan telah terjadi kebocoran 279 juta data pribadi, yang mana kebocoran data tersebut diduga berasal dari BPJS Kesehatan,” kata Irfan dalam keterangan tulisannya, Senin (24/5/2021).

Dengan dugaan kejadian tersebut, menurut Irfan, terdapat beberapa tindakan yang perlu dilakukan secara bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, Polri dapat berperan aktif untuk mengungkap dan menelusuri sumber 279 juta data pribadi yang diduga bocor tersebut.

“Saya yakin Polri mampu menelusuri sumber kebocoran ratusan juta data kependudukan yang sangat meresahkan masyarakat,” tuturnya.

Irfan mendesak pihak kepolisian agar dapat menindak secara tegas pihak-pihak yang dengan sengaja membocorkan data-data tersebut.

Pengungkapan dan penelusuran sumber data itu penting segera dilakukan, supaya data yang sudah terlanjur bocor tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan dimanfaatkan untuk kejahatan siber di dunia digital.

“Bahwa kebocoran data kependudukan merupakan hal yang sangat serius dan perlu mendapatkan prioritas penanganan. Sebab data-data yang bocor tersebut berpotensi disalah gunakan, yang kemudian akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakat,” imbuhnya.

Irfan menjelaskan, data merupakan salah satu sumber vital yang bisa digunakan untuk kejahatan siber. Pihak tertentu, lanjutnya, bisa menyalahgunakan data yang ada untuk tindakan-tindakan ilegal yang akan sangat merugikan.

Lebih lanjut dikatakan Irfan, data-data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penipuan, pembobolan akun email dan media sosial, mengakses layanan perbankan secara ilegal dan lain sebagainya.

“Maka perlu diungkap siapa yang bertanggung jawab dan siapa pelakunya,” kata Irfan menegaskan.

Selain itu, Irfan juga meminta internal BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan dugaan kasus tersebut secara tuntas serta memperbaiki sistem keamanan data pengguna.

“Meminta kepada BPJS Kesehatan agar dapat menyelesaikan dan memperbaiki sistem IT-nya agar tidak mudah datanya dijebol kembali dan juga kepada penyelenggara jasa pelayanan lainnya yang telah menghimpun data dari masyarakat, untuk melakukan sistem pengamanan yang berlapis terkait penggunaan data. Tujuannya agar tidak mudah diakses dan dijebol oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan kejahatan,” ujar Politisi PPP ini.

Dengan telah beredarnya ratusan juta data ini, Irfan mengajak semua pihak berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik atau menyetujui dan memberikan data pribadi jika ada indikasi hal-hal yang mencurigakan.

“Telusuri semua pihak yang berpotensi ikut membocorkan data dan menyalahgunakannya untuk kepentingan kejahatan. Berikan hukuman yang berat kepada pelakunya, agar tidak ada lagi kejadian adanya kebocoran data,” imbuhnya.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN tersebut juga mendorong agar RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera diselesaikan dan disahkan oleh DPR RI.

“Mari kita bersama-sama ikut partisipasi memberikan dukungan dan mendorong agar percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera diselesaikan dan disahkan oleh DPR RI, yang saat ini telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas di tahun 2021,” pungkasnya.(HS)

Yoyok Sukawi Ajak Emak-emak Tanamkan 4 Pilar ke Anak

BNNP Jateng Musnahkan Barang Bukti Pengungkapan Narkotika Di Wilayah Jateng