in

KPID Jateng Ungkap 783 Potensi Pelanggaran Siaran, Tertinggi Kekerasan

Ilustrasi kategori potensi pelanggaran siaran dari Januari – Juni 2021, /dok KPID Jateng.

 

HALO SEMARANG – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menemukan ratusan potensi pelanggaran isi siaran satu semester tahun 2021. Temuan itu berdasarkan pemantauan rutin isi siaran pada Lembaga Penyiaran.

Ketua KPID Provinsi Jateng, Muhammad Aulia mengatakan, jejak potensi pelanggaran yang terekam merupakan bentuk konten yang dianggap tidak sesuai dengan etika penyiaran atau Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Dari hasil pantauan, kami menemukan 783 potensi pelanggaran di siaran yang tidak sesuai dengan P3SPS. Ini merupakan evaluasi rutin dari pantauan kita selama 6 bulan terakhir,” kata Aulia kepada halosemarang.id, Selasa (6/7/2021).

Aulia mengemukakan, P3SPS merupakan pola aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh setiap Lembaga Penyiaran saat melakukan proses produksi siaran.

“Harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran ketika membuat siaran, ini juga menjadi panduan bagi publik untuk melihat. Apakah isi siaran sesuai atau tidak dengan aturan-aturan itu,” ujarnya.

Diungkapkan Aulia, temuan potensi pelanggaran terbagi dalam sembilan kategori. Di antaranya, kesusilaan dan seksualitas, kelompok khusus, perlindungan anak, kekerasan, dan lainnya.

Dari sembilan temuan itu, pontensi pelanggaran tertinggi pada kategori kekerasan sebesar 35,9 persen, lalu perlindungan anak sebesar 35,5 persen.

Sementara terendah pada kategori penyalahgunaan Napza, perjudian, dan rokok sebesar 0,8 persen. Sedangkan kategori perlidungan kepentingan publik terpantau hanya muncul di bulan Juni sebesar 1,1 persen, hal ini berkaitan dengan siaran iklan partai politik yang mulai inten di stasiun TV tertentu.

“Kita berikan contoh hasil temuan kita kepada mereka untuk menjadi evaluasi bagi pihak lembaga penyiaran. Bagaimana supaya ke depan mereka supaya lebih baik, kita mendiskusikan juga beberapa program yang kita anggap potensinya akan lebih tinggi jika terus-menerus seperti itu,” papar Aulia.

Ia khawatir, potensi pelanggaran akan membuat masyarakat terdistorsi, apabila lembaga penyiaran massif melakukan produksi siaran seperti itu.

“Jadi kita takut nanti masyarakat menganggap bahwa kekerasan itu hal yang biasa dan telah menjadi pembenaran. Sekarang mulai marak tayangan sinetron yang menayangkan perempuan selalu menjadi pihak yang dikalahkan,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya potensi pelanggaran tidak hanya pada tayangan sinetron, namun juga terdapat pada tayangan jurnalistik. Misalnya, adanya adegan pemukulan dan kekerasan lain yang seharusnya dapat ditiadakan.

“Ada aspek-aspek dramatis. Ayo dong jangan semacam itu cukup dinarasikan, ditentukan, ditangkap sudah tidak mengurangi substansi dari isi siarannya yang kita tekan kepada lembaga penyiaran,” katanya.

Kendati demikian, konten-konten siaran masih pada tataran yang masih bisa ditoleransi. KPID Provinsi Jateng terus mendorong lembaga penyiaran untuk terus memperbaiki kualitas siarannya.

“Tidak keras, masih potensi ringan. Kami tidak mengambil tindakan untuk langsung memberi sanksi tapi kita diskusi dulu dengan lembaga penyiaran. Tujuannya agar ke depan konten-konten mereka ini bisa lebih teduh dan ada unsur edukasinya,” tandasnya.(HS)

Share This

Ganjar: Kurangi Kerumunan, Outlet Vaksinasi Harus Diperbanyak

Bupati Kendal Curhat, Pernah Dibohongi Satgas Di Boja