Konsultasikan Pupuk Subsidi, DPRD Kudus Kunjungi DPRD Jateng

Komisi B DPRD Kabupaten Kudus melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jateng, untuk berkonsultasi mengenai pupuk subsidi dan Kartu Tani, Kamis (1/10/3020).

 

HALO SEMARANG – Komisi B DPRD Kabupaten Kudus melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jateng, untuk berkonsultasi mengenai pupuk subsidi dan Kartu Tani, Kamis (1/10/3020).

Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Kudus itu diterima Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl di Gedung Berlian lantai 3 ruang Komisi B.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kudus, Ali Mukhlisin mengatakan, saat ini para petani di wilayahnya mengeluhkan soal kekurangan pupuk subsidi di musim tanam padi.

“Petani di wilayah Kabupaten Kudus mengeluhkan kekurangan pupuk bersubsidi. Padahal pupuk bersubsidi itu sangat dibutuhkan kalangan petani untuk proses menanam padi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirrichadl menyatakan, kelangkaan pupuk subsidi di musim tanam terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini dikarenakan proses pendistribusian yang tidak merata.

“Misalnya, wilayah A tengah membutuhkan pupuk karena sedang masa tanam, namun waktunya tidak sama dengan pola pendistribusian di agen,” ujarnya.

Dia menambahkan, penataan dan pengawasan agen harus diperketat serta penertiban distributor harus dilakukan oleh dinas terkait.

“Harus ada pengawasan oleh dinas terkait agar tidak ada salah manajemen pendistribusian, Sehingga ketika petani membutuhkan pupuk pada masa tanam, persediaan sudah siap,” katanya.

Sementara, Kepala Seksi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, A Tri Yuniati menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi ke pemerintah pusat.

“Pemberian subsidi pupuk dari pemerintah pusat itu hanya sekitar 40 persen dari usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Terkait Kartu Tani, A Tri Yuniati menjelaskan, untuk mendapatkan subsidi pupuk, petani harus bergabung dalam Kelompok Tani, ada batasan luas lahan, dan mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.