in

Komisi VIII DPR RI Siap Bantu Kudus Atasi Banjir

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyerahkan bantuan dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI, saat kunjungan reses di Kabupaten Kudus. (Foto : Jatengprov.go.id)

 

HALO KUDUS – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan mendukung Pemerintah Kabupaten Kudus, yang berniat membangun embung, untuk mengatasi banjir di wilayahnya.

Menurutnya, pembuatan embung dapat menjadi solusi yang baik dalam mengatasi banjir. Pasalnya banjir di wilayah Kudus dan Pati, berada di lahan subur.

Wachid juga berjanji akan mendiskusikan upaya mengatasi banjir di Kabupaten Kudus dan sekitarnya bersama Komisi V DPR RI.

“Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke Komisi V DPR RI. Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Kudus, membuat daftar yang dibutuhkan pascabanjir. Kami siap membantu,” seperti dirilis Jatengprov.go.id, Rabu (17/2).

Penjelasan Abdul Wachid itu, disampaikannya saat melaksanakan kunjungan reses ke Kudus. Setiba di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (16/2), dia disambut sejumlah pejabat, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo, Plh Bupati Demak Djoko Sutanto dan Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.

Pada kesempatan itu, HM Hartopo mengatakan perlu berbagai upaya untuk mengatasi banjir di wilayahnya. Selain normalisasi sungai, upaya lain adalah reboisasi di daerah aliran sungai, dan pembangunan embung kecil di Kecamatan Mejobo.

Dengan reboisasi, wilayah yang ditanami akan menjadi daerah resapan air. Sementara embung yang dibangun, dapat digunakan untuk mengurangi debit air di sungai, sekaligus penyediaan air untuk irigasi.

“Kami berencana membangun embung kecil sekitar empat hektare untuk tadah banjir saat musim hujan. Kalau musim kemarau, bisa dijadikan irigasi,” ujarnya.

Menurutnya, luapan Sungai Wulan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Kabupaten Kudus. Koordinasi terus dilakukan Hartopo dengan BBWS Pemali Juana, terkait mengantisipasi banjir dengan normalisasi sungai.

Pihaknya menyebut normalisasi sungai dapat terealisasi, apabila sungai memiliki lebar minimal 60 meter. Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, dikarenakan banyaknya tanah di bibir sungai yang menjadi hak milik warga.

“Normalisasi sungai terganjal tanah di bantaran sungai yang telah menjadi hak milik. Perlu koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mengurai masalah tersebut,” ungkapnya kepada rombongan Komisi VIII DPR RI.

Ditambahkan, Sungai Gelis di wilayah Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati pun belum bisa dinormalisasi. Pasalnya, pelepasan tanah bantaran sungai yang menjadi hak milik warga belum menemukan titik temu. Hartopo berencana akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus untuk mendiskusikan solusi terbaik.

“Tanah di bantaran sungai Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor juga hak milik warga. Kami masih mencari solusi yang baik untuk semua pihak,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan secara simbolis, bantuan tanggap bencana dari Kementerian Sosial RI, untuk tiga kabupaten. Kabupaten Kudus sendiri menerima bantuan sebesar Rp126.282.300. (HS-08)

Share This

Disperkim Mulai Lakukan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana

Tolak Digusur, Puluhan PKL Kali Es Sawah Besar Mengadu DPRD Kota Semarang