in

Komisi D DPRD Jateng Pelajari Kebijakan Bali Gunakan Kendaraan Listrik

Pertemuan Komisi D DPRD Jateng dengan Dishub Provinsi Bali. (Foto : Dprd.jatengprov.go.id)

 

HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mempelajari penataan sistem transportasi ramah lingkungan, yang diterapkan Provinsi Bali. Provinsi yang juga sering disebut Pulau Dewata itu, saat ini tengah menerapkan Pergub No 48/2019 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik (EV), melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Penggunaan kendaraan listrik tersebut, dalam mewujudkan Nagun Sat Kerthi Loka, yaitu wujud Pulau Bali yang Bersih, Asri dan Harmonis, melalui program Pengembangan Energi Bersih dan Transportasi Rendah Karbon.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri mengakui Provinsi Bali telah lebih maju, dalam menata sektor transportasi yang ramah lingkungan.

Terlebih sekarang ini Bali tengah bersiap menyambut penyelenggaraan Konferensi Tingkat tinggi (KTT) – G20, dari segi transportasi salah satunya di dukung gerakan kendaraan listrik.

Alwin mengatakan, informasi yang diperoleh DPRD Jateng di Provinsi Bali ini, akan semakin menjadikan dorongan semangat, untuk memajukan dan mempercepat kendaraan listrik di Jawa Tengah.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Standly Juwono Suwandhi, menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan, untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Terkait kegiatan KTT G20, Bali sudah memiliki sistem aplikasi Integrated Traffic Management Centre (ITMC) pengembangan sistem manajemen transportasi yang terintegrasi untuk menciptakan smart mobility (lalu lintas yang lebih lancar, aman, dan lebih terintegrasi) melalui penerapan Intelligent Transport System (ITS) yang mengakomodasikan lalu lintas dan infrastruktur, dan operasi penegakan.

Sedangkan dari segi program kendaraan ramah lingkungan Standly menjabarkan ada lima pilar tahapan yang direncankannya.

“Pertama manajemen penelitian; infrastruktur; industri dan baterai; sumber daya manusia; pemasaran dan komunikasi. Bahkan kami akan melakukan kebijakan zonasi, misal di Kuta harus memakai kendaraan listrik selain itu tidak boleh,” kata dia, seperti dirilis Dprd.jatengprov.go.id.

Pemprov Bali juga akan mendorong, agar di Nusa Penida, juga digalakkan penggunaan kendaraan listrik.

“Target kami pada 2022 ini sebanyak 8.000 unit motor listrik dan stasiun-stasiun pengisian listrik umum, atau dapat di beli secara isi ulang, jadi tidak usah menunggu lama mengisi baterai, tetapi bisa ditukar yang baru, seperti kita membeli galon air. Namun angka tersebut lebih besar dibandingkan mobil listrik, karena mayoritas masyarakat Bali lebih memilih motor fleksibel,” kata dia. (HS-08)

PT BPR BKK Purwokerto Bantu Korban Banjir di Banyumas

Prakiraan Cuaca Semarang dan Sekitarnya, Sabtu (19/3/2022)