in

Kini Giliran BEM UNNES Sentil Kinerja Pejabat Pemerintah

Foto ilustrasi demonstrasi.

 

HALO SEMARANG – Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menjuluki Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai “The King of Lip Service”, kali ini BEM KM Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjuluki Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai “The King of Silent” dan Puan Maharani Sebagai The Queen of Ghosting”.

Ini menjadi ekspresi dan keluh kesah para aktivis mahasiswa atas kinerja para pejabat tinggi di Indonesia. Mereka melakukan kritik pedas terhadap Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani melalui media “Meme” yang disebarkan melalui plathform media sosial.

Presiden BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengatakan KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.

“Tidak justru menihilkan eksistensinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi ini,” kata Wahyu, Rabu (7/7/2021).

Dikatakannya, secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam.

“Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” bebernya.

Sedangkan kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI. “Selaku Ketua DPR RI, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Misalnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” tegasnya.

Atas berbagai kondisi yang terjadi saat ini, lanjut Wahyu, BEM KM Unnes menilai Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.

“Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” cetusnya.(HS)

Share This

Pastikan Harga Tak Melonjak, Polda Jateng Cek Langsung Apotek

Danrem 073/Makutarama: Penanganan Covid-19 Di Kendal Baik