in

KIM dan GWS Diajak Sesarengan Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Blora

Dinkominfo Blora bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus, Kamis (6/10/2022), menggelar sosialisasi cukai tembakau di ruang pertemuan kawasan wisata kuliner Desa Tempuran, Kecamatan Blora. (Foto : blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diajak bersinergi dan sesarengan (bersama) mengedukasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, terkait pencegahan peredaran produk tembakau tidak berpita cukai resmi atau rokok ilegal.

Ajakan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, Pratikto Nugroho, dalam acara sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun 2022, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Kamis (6/10/2022).

Sosialisasi dilaksanakan di ruang pertemuan kawasan wisata kuliner Desa Tempuran, Kecamatan Blora.

“Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat, sesuai kebutuhannya,” kata Pratikto Nugroho, seperti dirilis blorakab.go.id.

Pratikto Nugroho menyampaikan untuk membangun sinergitas dalam penegakan aturan mengenai cukai produk tembakau, KIM dilibatkan dalam mengidentifikasi peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah setempat.

“Melalui sosialisasi ini, intinya untuk membekali KIM dengan ilmu, bagaimana mengidentifikasi rokok ilegal. Seluruh KIM, harapannya bisa melaporkan jika ada warung, toko, atau penyuplai rokok ilegal di Blora. Tapi sampai saat ini, di Blora belum ada dugaan kasus hingga dipenjara berkaitan hal tersebut,” kata dia.

Pihaknya juga ingin mengajak para anggota KIM, untuk menjadi agen informasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blora, sekaligus untuk membentuk agen perubahan bagi masyarakat untuk tidak menjual serta mengonsumsi rokok ilegal.

Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho juga menjelaskan terkait tugas di OPD yang dipimpinnya, termasuk pada saat pandemi Covid-19.

“Masih ingat ya, 2019 munculnya Covid-10. Saya yakin semua merasakan yang sama. Yang pasti semua sektor kehidupan masyarakat lumpuh. Artinya kita terbelenggu adanya pandemi Covid-19,” tambahnya.

Salah satu yang berdampak positif, bisa terselesaikan adalah teknologi melalui handphone (telepon genggam/android).

“Ada perilaku yang luar biasa yang menyangkut pemenuhan hidup kita. Sekarang pun eranya sudah teknologi yang bisa diselesaikan dengan satu genggaman yakni Hp. Termasuk sistem penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga desa, juga bagi pelaku UMKM yang menggunakan ponsel untuk berjualan. Sehingga eranya pun beralih ke digital,” paparnya.

Ia berharap kepada para peserta sosialisasi supaya mengikuti dengan baik materi yang dipaparkan narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus,

Selain KIM, hal senada juga disampaikan dalam sosialisasi kepada Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Blora.

“Harapannya, nanti bisa diinformasikan kepada warga masyarakat dan menjadi duta pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai asli,” ucapnya.

Intinya, tambah Pratikto, peserta diajak menyimak dan mengikuti paparan, risiko ketika kita menggunakan rokok yang tidak bercukai.

“Semoga ini bisa bermanfaat, bisa diskusikan bersama, karena salah satu pemanfaatan cukai, salah satunya kita bisa bertemu di sini,” ucapnya.

Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan acara oleh Sekretaris Dinkominfo Blora Bambang Setya Kunanto, SE.

Disebutkan tujuan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun 2022 yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat/peserta terkait manfaat dan ketentua bidang cukai.

“Kemudian, mengajak masyarakat/peserta terlibat secara aktif mensosialisasikan ketentuan cukai, khususnya cukai rokok,” tegasnya.

Berikutnya memotivasi para peserta untuk bergerak dalam pemberantasan dan mencegah peredaran rokok ilegal.

Di hadapan 50 orang peserta yang terdiri KIM dan GWS, Arif Prawoto, SE, selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama serta narasumber dari KPPBC Tipe Madya Kudus, menyampaikan bahwa pihaknya bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sementara itu Ahmad Mufidz, salah satu perwakilan KIM Kelurahan Kunden Blora, selesai acara menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya sosialisasi dan sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas karena selain merugikan negara juga merugikan masyarakat, sebab ancaman pidana bagi siapa saja yang terlibat peredaran rokok ilegal.

“Terima kasih kepada Dinas Kominfo dan KPPBC Tipe Madya Kudus. Yang jelas semuanya sepakat bahwa rokok ilegal harus diberantas karena selain merugikan negara juga merugikan masyarakat. Ada ancaman pidana bagi siapa saja yang terlibat peredaran rokok ilegal,” ungkapnya. (HS-08).

Akan Bentuk BUMDesma, Dinsos PMD Wonosobo Belajar ke Rembang

Produk TACO Resmi Kantongi Sertifikat TKDN Sebagai Merek Nasional Premium