Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Khawatir Digusur, Puluhan PKL Jalan Simongan Wadul ke Dewan

Puluhan pedagang  Kaki Lima (PKL) Jalan Simongan mengadu ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (22/1/2020).

 

HALO SEMARANG – Khawatir tempat usahanya digusur Satpol PP, puluhan pedagang  Kaki Lima (PKL) Jalan Simongan mengadu ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (22/1/2020).

Pasalnya, saat ini pedagang di lokasi tersebut sudah dua kali diperingati oleh pihak kelurahan setempat terkait dengan adanya sosialisasi penataan PKL di sana. Hal itu dilakukan karena PKL tersebut menempati bahu jalan, dan rencananya Jalan Simongan akan dilebarkan oleh pemerintah.

Sekretaris Paguyuban PKL Simongan, Bambang S mengatakan, pihaknya merasa keberatan jika dipindah begitu saja, mengingat sudah ada pedagang yang puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Dari hasil pertemuan dengan dewan, ada informasi kalau dalam waktu dekat akan dilakukan pelebaran jalan. Sehingga mau tidak mau akan berdampak pada aktivitas mereka.

“Namun kalau pembangunan pelebaran jalan ini memang program pemkot, kami legowo. Tapi kami ingin diberi waktu tenggang untuk mencari tempat lain. Dan syukur-syukur Pemkot Semarang dapat memfasilitasi kami untuk diberi tempat berjualan baru,” katanya.

Dikatakan Bambang, kalau dari dulu sudah dilarang untuk berjualan di bahu jalan kenapa tidak ditegur oleh pemerintah setempat. Seiring berjalannya waktu, sekarang tempat usaha tersebut banyak yang sudah dipakai untuk tempat tinggal.

“Untuk sementara ini, kami akan terus berjualan di tempat semula sebelum ada kepastian pembangunan jalan. Yang mana tempat ini dipakai untuk usaha warga, seperti konter HP, toko kelontong, gorengan, pakaian dan lainnya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, selama ini para pedagang di sekitar Jalan Simongan memang menempati bahu jalan. Banyak di antara mereka malah membangun bangunan permanen dalam menjalankan usahanya.

“Ini tentu menyalahi aturan, karena PKL diperbolehkan berjualan di fasilitas umum dengan tenda yang bisa bongkar pasang. Apalagi mereka tidak masuk dalam data PKL yang ada di Kota Semarang,” katanya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD, Joko Susilo meminta, sejumlah PKL Simongan tersebut mematuhi aturan yang berlaku. Sepertibtak membangun bangunan permanen. Apalagi diketahui ada beberapa PKL yang kini membangun kiosnya dengan bangunan permanen dan dipakai untuk tempat tinggal.

“Ada sekitar 120 PKL yang terdata di sana. Mereka memang memakai bahu jalan untuk berjualan. Namun bagaimanapun, mereka warga Kota Semarang yang haknya juga harus dilindungi. Saran kami, mereka berjualan sesuai aturan selama belum ada kepastian terkait pelebaran jalan di sana,” imbuhnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang