Ketua Satgas Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus Covid-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan keterangan mengenai Permberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (Foto : BNPB.go.id)

 

HALO SEMARANG – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali, 11-25 Januari 2021, dapat menekan angka kasus Covid-19.

Doni menyatakan optimistis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu, telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen. Dia juga berharap pada periode ini, persentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.

“Artinya pengalaman yang lalu ini, sekarang kami ulangi kembali lewat pembatasan. Kami harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” kata Doni, di Jakarta, Kamis (7/1) seperti dirilis BNPB.go.id.

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut, sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto. Tentunya hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif, dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kami tidak berharap, bahwa pada periode ini, kami kehilangan momentum. Bulan Januari ini, adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat, menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa atau kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan Covid-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko Covid-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten dan kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai, tentu perlu diberikan sanksi dan kami harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

Pada posko ini, dapat terdiri atas berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, serta TNI dan Polri, yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan daerah, dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan Covid-19 secara serentak, menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat.

“Sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan Covid-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali, yang didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.